TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN LETJEN PANJAITAN JEMBER PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Talia, Ela (2025) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN LETJEN PANJAITAN JEMBER PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE. Undergraduate thesis, UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Ela Talia 212102030024 (1).pdf Download (3MB)

Abstract

Ela Talia,2025 : “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penertiban
Pedagang Kaki Lima di Jalan Letjen Panjaitan Jember Perspektif Good
Governance”
Kata Kunci : PKL, Penertiban, Tanggung Jawab Pemda, Good Governance,
AUPB
Penelitian ini menganalisis dualisme tanggung jawab Pemerintah
Daerah Kabupaten Jember dalam menanggulangi masalah Pedagang Kaki
Lima (PKL) di Jalan Letjen Panjaitan, yakni antara kewajiban penertiban
untuk menjaga fungsi fasilitas publik dan kewajiban pemberdayaan untuk
melindungi usaha kecil, yang ditinjau dari perspektif Good Governance
(Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB). Masalah PKL di
lokasi ini terus berulang dan menimbulkan konflik kepentingan.
Metode penelitian yang digunakan adalah empirical reasearch
dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara
dengan PKL, pengguna jalan, dan pihak terkait di Pemerintah Daerah
termasuk Satpol PP, serta studi dokumen. Data dianalisis secara deskriptifanalitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tanggung
jawab Pemerintah Daerah Jember dalam penertiban PKL dilakukan secara
persuasif melalui pembinaan dan sosialisasi oleh Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP). Namun, penertiban ini belum didukung oleh upaya
pemberdayaan yang komprehensif dan berkelanjutan, khususnya dalam
penyediaan lokasi berdagang atau fasilitas relokasi yang memadai sesuai
mandat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012. Dari sudut pandang
Good Governance, pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Jember belum sepenuhnya mencerminkan
penerapan seluruh AUPB secara konsisten, terutama Asas Keseimbangan
dan Asas Kepastian Hukum, sehingga penanganan PKL masih
menimbulkan ketidakpastian dan konflik berulang. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan
tanggung jawabnya secara holistik, mengedepankan asas Keseimbangan
(proporsionalitas) antara penertiban dan pemberdayaan, untuk
menciptakan solusi permanen yang menjamin hak berusaha PKL sekaligus
menjaga ketertiban umum.

Actions (login required)

View Item