PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2024 DIKABUPATEN JEMBER)

hidayat, Riyan (2025) PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2024 DIKABUPATEN JEMBER). Masters thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Skripsi Riyan Hidayat.pdf Download (4MB)

Abstract

Riyan hidayat 2025: Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum 2024 Dikabupaten Jember)
Kata Kunci : Pelanggaran, Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu.
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Salah satu tahap krusialnya adalah kampanye, termasuk penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk menyampaikan visi, misi, dan program peserta Pemilu. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran, seperti pemasangan di lokasi terlarang, mengganggu estetika, dan tidak sesuai aturan. Kondisi ini berpotensi mengganggu ketertiban, merusak lingkungan, dan menurunkan kualitas demokrasi. Bawaslu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta PKPU Nomor 15 Tahun 2023, berwenang melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye. Meski begitu, di Kabupaten Jember tercatat 68.720 pelanggaran APK pada Pemilu 2024, menjadikannya salah satu daerah dengan jumlah pelanggaran tertinggi di Jawa Timur.
Fokus penelitian yang diteliti ialah: 1.) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu? 2.) Bagaimana upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Perspektif Siyasah Dusturiyah?
Tujuan penelitian yang diteliti ialah: 1.) Untuk memahami bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Jember. 2,) Untuk memahami upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang undangan dan pendekatan sosiolegal dengan teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) Pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu dilaksanakan melalui berbagai langkah, seperti sosialisasi, patroli lapangan, serta koordinasi dengan Panwascam, Satpol PP, dan kepolisian. Selain itu, Bawaslu juga melakukan pemetaan zona bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan area yang diperbolehkan maupun dilarang bagi pemasangan APK. 2.) Upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran APK dilakukan secara sistematis, mulai dari menindaklanjuti temuan dan laporan masyarakat, menganalisis dugaan pelanggaran, hingga memberikan saran perbaikan atau melakukan penertiban jika imbauan tidak diindahkan. Namun, efektivitas penanganan masih terbatas karena sanksi yang bersifat administratif dan hanya menyentuh penertiban, sehingga belum menimbulkan efek jera yang kuat

Actions (login required)

View Item