IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Atas Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi)

ardiyansyah, yuda (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Atas Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi). Undergraduate thesis, universitas islam negerim kyai haji achmad siddiq jember.

Text Yuda Nur Ardiyansyah_211102030009.pdf Download (3MB)

Abstract

Yuda Nur Ardiyansyah, 2025, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi)”
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pupuk Subsidi, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani.
Pertanian merupakan sektor strategis di Kabupaten Banyuwangi yang menjadi penopang utama perekonomian daerah dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Permasalahan ketersediaan pupuk bersubsidi masih menjadi tantangan serius yang dihadapi petani. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang salah satu substansinya mengatur penyediaan sarana produksi pertanian, termasuk pupuk bersubsidi.
Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi?. 2) Bagaimana Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Banyuwangi?
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk Menganalisis dan Mengetahui Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk Menganalisis dan Mengetahui Hambatan dan Tatangan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Banyuwangi.
Metode pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan cara meneliti data hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif, evaluatif dan perspektif. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam uji keabsahan data yang diperoleh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi berjalan melalui RDKK dan e-Pubers, namun belum sepenuhnya efektif. Alokasi pupuk masih di bawah kebutuhan riil, sementara akses petani terbatas pada anggota kelompok tani. 2) Hambatan administratif seperti keterlambatan RDKK, legalitas kelompok tani, dan Kartu Tani, serta hambatan teknis berupa pungutan tambahan di kios, semakin memperlemah pelaksanaan. Akibatnya, tujuan perda untuk melindungi dan memberdayakan petani belum tercapai secara optimal.

Actions (login required)

View Item