Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Syarat Hak Pilih Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagi Generasi Z Yang Menghadapi Fenomena Fear Of Missing Out (FOMO)

Yoga Arya, Dwi Rachmadhani (2025) Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Syarat Hak Pilih Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagi Generasi Z Yang Menghadapi Fenomena Fear Of Missing Out (FOMO). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Yoga Arya Dwi Rachmadhani_212102030063.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata kunci: syarat hak pilih, pemilu, Fear of Missing Out, fiqih siyasah,
Syarat hak pilih bagi seorang pemilih kepala negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dalam Fiqih Siyasah, terdapat perbedaan di dalamnya. Jika berdasarkan pada Undang-Undang maka secara umumnya dapat dikatakan bahwa syarat pemilih berdasarkan pada usia. Sedangkan dalam Fiqih Siyasah, syarat pemilih dapat dikatakan berdasarkan sifat dan sikap individu.
Rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya: 1) Bagaimana fiqih siyasah memandang syarat-syarat hak pilih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana prinsip-prinsip fiqih siyasah dapat diterapkan untuk mencegah fenomena FOMO pada partisipasi pemilih generasi Z yang berpartisipasi dalam pemilihan umum?.
Tujuan penelitian ini diantaranya: 1) Mengetahui pandangan fiqih siyasah terhadap syarat hak pilih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2) Mengetahui penerapan prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam upaya mencegah fenomena FOMO pada pemilih generasi z yang berpartisipasi dalam pemilihan umum.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan landasan hukum sebagai norma dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach), serta guna memperoleh bahan hukum dan informasi, penulis menggunakan penelitian kepustakaan guna memperoleh hasil secara menyeluruh atau utuh.
Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Dalam perspektif fiqih siyasah, syarat hak pilih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Fiqih siyasah tidak menetapkan sistem atau mekanisme khusus mengenai pemilihan pemimpin, termasuk mengenai batasan siapa yang boleh memilih. 2) Fiqih siyasah sebagai bagian dari kajian hukum Islam memiliki objek kajian yang mencakup pengaturan hubungan antar warga negara, antara rakyat dan penguasa, serta antar lembaga negara, sehingga relevan digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan pemilu. Dalam konteks pemilu modern, khususnya di kalangan pemilih Gen Z yang rentan mengalami fenomena FOMO (Fear of Missing Out), prinsip-prinsip fiqih siyasah dapat menjadi solusi yang mendorong partisipasi politik yang lebih sadar, rasional, dan etis. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, pemilih muda diharapkan tidak memilih berdasarkan tren media sosial semata, tetapi melalui pertimbangan matang yang berlandaskan nilai-nilai Islam, demi terwujudnya kepemimpinan yang adil dan menyejahterakan masyarakat.

Actions (login required)

View Item