TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENCEGAHAN JUDI ONLINE DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

rahma tullah, Yudi (2025) TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENCEGAHAN JUDI ONLINE DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text YUDI RAHMA TULLAH_212102030070.pdf Download (1MB)

Abstract

Fenomena maraknya judi online di era digital merupakan problem serius yang mengancam ketertiban sosial, moral, dan hukum di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, praktik judi online tetap berkembang pesat akibat kemudahan akses internet, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
Penelitian ini berfokus pada 1) Bagaimana upaya negara dalam pencegahan judi online di era digital 2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah dalam melihat upaya negara terhadap pencegahan judi online.
Adanya penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui tanggung jawab negara dalam pencegahan judi online di era digital. 2) Menelaah tanggung jawab negara dalam pencegahan judi online berdasarkan perspektif fiqh siyasah.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan penelitian terdahulu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara berupaya dalam tanggung jawab konstitusional dan moral dalam melaksanakan langkah preventif dan represif yaitu pembentukan regulasi, penegakan hukum dan edukasi, guna memberantas judi online. Dari perspektif fiqh siyasah, pencegahan judi online merupakan bentuk implementasi siyasah dusturiyah, yaitu kewajiban negara menjaga kemaslahatan umat, menegakkan keadilan, serta melindungi masyarakat dari mafsadah. Kesimpulannya, efektivitas pencegahan judi online menuntut sinergi antara regulasi hukum positif, penguatan kelembagaan, serta internalisasi nilai-nilai syariat, sehingga negara dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.

Actions (login required)

View Item