IMPLEMENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

Khair, M. Wasilul (2025) IMPLEMENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Text SKRIPSI WASIL 2025.pdf Download (2MB)

Abstract

M. Wasilul Khair 2025 : Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Pespesktif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Daerah, Efektivitas.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum dan demokrasi, khususnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam setiap tahapan penyusunan peraturan. Namun, dalam realitasnya di Kabupaten Pamekasan, pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah secara normatif masih belum terlaksana secara optimal sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yakni secara ekplisit disebutkan dalam pasal 96 yang mengatur tentang partisipasi masyarakat di dalamnya.
Peneliti berfokus kepada pada beberapa aspek, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Kapbupaten Pamekasan tahun 2024 (2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2024 (3) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan.
Untuk mengetahui permasalahan diatas, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, untuk pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan Konseptual, serta pendekatan Sosiologi Hukum.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang mana dalam pelaksanaannya masih sangat terbatas dengan melalui representatif dari anggota legislatif pada mekanisme reses, dan terdapat faktor pendukung serta penghambat yang perlu ditingkatkan lagi dengan adanya upaya dan inisiatif Pemerintah Daerah dalam meningkatakan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme konsultasi publik, peningkatan literasi hukum, serta sosialisasi yang lebih masif agar partisipasi masyarakat tidak hanya formalitas, melainkan bersifat substantif dan efektif dalam mendukung terciptanya peraturan daerah yang demokratis dan aspiratif.

Actions (login required)

View Item