IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten Jember)

Muhammad, A’la Faradis (2025) IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text A'LA FARADIS MUHAMMAD_S20193062.pdf Download (4MB)

Abstract

A'la Faradis Muhammad 2024,Implementasi Prinsip Good Governance
Pembentukan Peraturan Daerah (Studi pada Pemerintahan Kabupaten Jember)
Kata kunci : implementasi, good governance, peraturan daerah
Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan
Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai
bentuk penyelenggaraan pemerintahan, maka harus dilakukan dengan prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena
itu, selain berpedoman pada ketentuan mengenai pembentukan peraturan
perundang-undangan, maka seharusnya pembentukan peraturan daerah juga
dilaksankan dengan prinsip good governance. Namun demikian ditemukan
Peraturan Daerah yang tidak transparan sehingga belum dapat sepenuhnya
memenuhi prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
Penelitian ini digunakan untuk mengungkap mengenai, 1. Bagaimana
pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kabupaten Jember? 2.Apakah
pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kabupaten Jember telah
memenuhi prinsip good governance?
Tujuan penelitian ini ialah 1. Untuk mendeskripsikan dan
menguraikan pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kabupaten
Jember. 2.Untuk mendeskripsikan dan menguraikan pemenuhan prinsip good
governance dalam pembentukan peraturan daerah di Pemerintah
Kabupaten Jember.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field
research) dan meliputi tiga pendekatan yakni pendekatan kasus, pendekatan
undang-undang dan pendekatan sosiologis.
Adapun hasil penelitian ini adalah : 1. Pembentukan Peraturan Daerah
di Pemerintahan Kabupaten Jember meliputi tiga tahapan yakni :
perencanaan,penyusunan dan evaluasi. Peraturan daerah di Kabupaten Jember
ini dilakukan oleh akademisi, bagian hukum, UPD, Dewan, Bupati dan
DPRD. Bahkan selain itu juga penyusunan perda harus mengacu kepada
kewenagan yang dimiliki oleh DPRD agar dapat memastikan keabsahan
datanya dengan undang-undang. 2. Pembentukan peraturan daerah di
pemerintah Kabupaten Jember telah memenuhi prinsip-prinsip Good
Governance. Namun demikian prinsip keterbukaan belum dilakukan secara
optimal. Hal ini karena belum adanya keterbukaan atau transparansi dalam
penyusunan Prolegda dan rancangan Peraturan Daerah yang dapat diakses
oleh masyarakat luas

Actions (login required)

View Item