IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN LUMAJANG

Puspitasari Yudianto, Bella Tri (2025) IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN LUMAJANG. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Bella Tri Puspitasari Yudianto (Watermak).pdf Download (3MB)

Abstract

Bella Tri Puspitasari Yudianto, 2025: Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Lumajang.
Kata Kunci: Implementasi, Good Governance, Pengelolaan
Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Lumajang, yang berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021, masih menghadapi sejumlah persoalan seperti kondisi infrastruktur yang kurang memadai, pengelolaan retribusi yang belum optimal, lemahnya penegakan aturan, serta rendahnya kesadaran hukum pedagang. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pasar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan hukum, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dan menghambat fungsi pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi.
Fokus penelitian: 1) bagaimana pengaturan tentang pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang 2) bagaimana implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang. Tujuan penelitian adanya penelitian ini untuk: 1) untuk mendeskripsikan pengaturan tentang pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang. 2) untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang.
Jenis penelitian yang digunakandalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi pada enam pasar rakyat yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, yang menegaskan prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagai dasar penyelenggaraan pasar yang tertib dan mendukung perekonomian rakyat. Peraturan ini juga mengatur penegakan melalui sanksi administratif teguran, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin serta memungkinkan penerapan sanksi pidana untuk pelanggaran substantif yang mengganggu ketertiban umum, sehingga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menyediakan kerangka normatif dan instrumen pengawasan yang memadai bagi tata kelola pasar yang efektif. 2) Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Lumajang pada dasarnya telah berjalan sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2021 melalui upaya partisipasi pedagang, transparansi retribusi, akuntabilitas pengawasan, kepastian hukum, dan rencana digitalisasi layanan. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya penegakan aturan, rendahnya kesadaran hukum pedagang, serta keterbatasan kesiapan teknologi. Karena itu, meskipun menunjukkan kemajuan, penerapan good governance masih memerlukan optimalisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan pengawasan, sosialisasi yang lebih intensif, dan konsistensi penegakan hukum.

Actions (login required)

View Item