HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK BAGI WARGA SEKITAR AREA PERTAMBANGAN PERBUKITAN PRESPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (STUDI KASUS DESA GUNUNG PUTRI KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO

CAHYONO, EFFENDI REGITA (2025) HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK BAGI WARGA SEKITAR AREA PERTAMBANGAN PERBUKITAN PRESPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (STUDI KASUS DESA GUNUNG PUTRI KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO. Undergraduate thesis, uin khas jember.

Text Effendi Regita Cahyono_204102030015.pdf Download (4MB)

Abstract

Effendi Regita Cahyono, 2025: Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Bagi
Warga sekitar area Pertambangan Perbukitan (Studi Kasus Desa Gunung
Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo)
Kata Kunci: Hak, Lingkungan hidup, pertambangan perbukitan
Perubahan UU Minerba (UU No. 3/2020) yang memusatkan kewenangan
pertambangan pada pemerintah pusat dan menghapus peran daerah dalam
penyelesaian konflik, menciptakan kekosongan hukum perlindungan lingkungan.
Hal ini bertentangan dengan jaminan hak atas lingkungan sehat dalam UUD 1945
(Pasal 28H) dan mandat Pasal 33, serta mengabaikan dampak kerusakan ekologis
di lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
prinsip partisipasi masyarakat dalam pemberian izin tambang dan pelaksanaan
sistem penanganan dampak pertambangan di Desa Gunung Putri, Kecamatan
Suboh, Kabupaten Situbondo, dalam perspektif pembangunan berkelanjutan
(sustainable development).
Fokus penelitian ini yakni 1.) Apakah warga setempat dilibatkan dalam
proses pengambilan keputusan terkait izin operasional tambang ? 2. Bagaimana
tambang menangani keluhan warga terkait dampak lingkungan akibat aktivitas
pertambangan?
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan
pendekatan studi kasus dan sosiologi hukum. Data primer dikumpulkan melalui
wawancara mendalam dengan warga terdampak, perangkat desa, Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, dan humas perusahaan tambang, serta
observasi lapangan dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari peraturan
perundang-undangan terkait, jurnal, dan literatur pendukung. Analisis data
dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpula.
Adapun hasil penelitian ini adalah: pertama, implementasi prinsip
partisipasi masyarakat dalam pemberian izin tambang masih bersifat formalitas
dan belum memenuhi prinsip keadilan prosedural. Keterlibatan warga terbatas
pada sosialisasi setelah proses perizinan berjalan, tanpa partisipasi bermakna sejak
tahap perencanaan. Kedua, Aktivitas tambang menimbulkan kerusakan
lingkungan yang melanggar hak konstitusional atas lingkungan sehat.
Pelaksanaannya menunjukkan ketidakseimbangan ekonomi-ekologi, partisipasi
minimal, pengawasan lemah, dan pemulihan tidak memadai, sehingga prinsip
pembangunan berkelanjutan belum terwujud

Actions (login required)

View Item