PROBLEMATIKA PENGATURAN TENAGA KERJA ASING (TKA) DI INDONESIA BERDASARKAN UU CIPTA KERJA NOMOR 6 TAHUN 2023

Saba, Danny Malikus (2025) PROBLEMATIKA PENGATURAN TENAGA KERJA ASING (TKA) DI INDONESIA BERDASARKAN UU CIPTA KERJA NOMOR 6 TAHUN 2023. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text DANNY MALIKUS SABA (Fix).pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji Pengaturan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan
isu strategis dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia karena menyangkut keseimbangan
antara kebutuhan investasi dan perlindungan tenaga kerja lokal. Sebelum lahirnya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan mengenai TKA
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan pemberi kerja
memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Namun, regulasi tersebut
dinilai rumit dan berpotensi menghambat iklim investasi. Melalui UU Cipta Kerja,
mekanisme perizinan diubah menjadi lebih sederhana, yaitu hanya melalui pengesahan
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Perubahan ini menimbulkan
konsekuensi penting: di satu sisi mendukung kemudahan berusaha dan kepastian hukum,
tetapi di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya proteksi bagi tenaga
kerja Indonesia.
Adapun fokus penelitian meliputi: (1) Bagaimana problematika TKA dalam sistem
ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan UU Cipta Kerja? (2) Bagaimana Ratio Legis
Pengaturan TKA pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? (3) Bagaimana
konsep pengaturan kedepan TKA berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja di
Indonesia?
Tujuan penelitian ini :(1) Mengetahui problematika TKA dalam sistem
ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan UU Cipta Kerja, (2) Mengetahui ratio legis
pengaturan TKA pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (3)Mengetahui
konsep pengaturan kedepan TKA pada UU Cipta Kerja di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data
dikumpulkan melalui studi pustaka dari bahan hukum primer dan sekunder, kemudian
dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah (1) perubahan regulasi TKA dalam UU Cipta Kerja
tidak hanya bersifat teknis, melainkan memiliki makna substansial. Secara normatif,
penyederhanaan perizinan melalui RPTKA memang menciptakan kepastian hukum,
tetapi pada saat yang sama memperlemah mekanisme pengendalian negara terhadap arus
masuk TKA. (2) Ratio legis UU Cipta Kerja secara filosofis, pengaturan ini dimaksudkan
untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan tenaga kerja; secara
sosiologis, menjawab kebutuhan tenaga ahli asing pada bidang tertentu; dan secara
yuridis, menyederhanakan prosedur perizinan agar selaras dengan prinsip ease of doing
business (kemudahan berusaha). Implikasi yang muncul antara lain adalah terciptanya
kepastian hukum dan percepatan investasi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan
berupa potensi ketidakadilan bagi tenaga kerja lokal. (3) Konsep pengaturan TKA harus
diarahkan secara selektif, terbatas, serta mewajibkan transfer keahlian, sehingga tetap
sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak.
Kata Kunci: Pengaturan, Tenaga Kerja Asing (TKA), UU Cipta Kerja Nomor 6
Tahun 2023.

Actions (login required)

View Item