Problematika Norma Edukasi Seksual Dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja

Sazli Kharisma, Dinna (2025) Problematika Norma Edukasi Seksual Dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text DINNA_SAZLI_KHARISMA_Fix.pdf Download (2MB)

Abstract

Dinna Sazli Kharisma, 2025: Problematika Norma Edukasi Seksual Dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja

Kata kunci: Problematika Norma, Edukasi Seksual, Alat Kontrasepsi.

Edukasi seksual bagi anak dan remaja merupakan tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi dan memenuhi hak anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mencakup edukasi kesehatan reproduksi dan penyediaan alat kontrasepsi. Namun, pengaturan ini menimbulkan polemik karena dinilai berpotensi bertentangan dengan nilai moral, sosial, dan agama, serta dikhawatirkan menggeser edukasi seksual dari pendekatan preventif menjadi permisif. Dari perspektif hukum tata negara, ketentuan tersebut juga memunculkan persoalan kesesuaian kewenangan pembentuk Peraturan Pemerintah dan keselarasan materi muatannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan yang baik, serta amanat konstitusi mengenai perlindungan anak dan pembentukan karakter bangsa.
Di satu sisi, pemerintah berkewajiban memberikan edukasi seksual untuk melindungi remaja dari risiko kesehatan reproduksi. Namun, terdapat potensi disharmonisasi norma karena ketentuan yang diatur dalam pasal 103 memuat ayat-ayat yang tidak sepenuhnya selaras satu sama lain, yakni Pasal 103 ayat (3) dan (4) huruf e. Di sisi lain, penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja menimbulkan disharmoni norma karena dapat dimaknai sebagai legitimasi perilaku seksual di usia belum dewasa secara hukum. Dengan adanya problematika dalam penafsiran regulasi tersebut, maka diperlukan kajian teoretis yang mendalam sebagai landasan analisis.
Penelitian ini berfokus pada dua fokus penelitian, yaitu: (1.) Bagaimana harmonisasi norma edukasi seksual dengan penyediaan alat kontrasepsi dalam PP 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (3) dan (4) huruf e. dan (2.) Bagaimana konsep ideal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja di masa mendatang.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), kasus (case approach), perbandingan (comparative approach), dan historis (historical approach). Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, yurisprudensi, serta perbandingan kebijakan dengan negara lain, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 belum optimal karena membuka ruang multitafsir dan berpotensi berbenturan dengan nilai sosial-budaya. Ke depan, kebijakan perlu menegaskan prinsip edukatif, partisipatif, dan kepentingan terbaik bagi anak, serta menyeimbangkan aspek kesehatan, moralitas, dan hak remaja agar selaras dengan Pancasila, norma agama, dan karakter sosial masyarakat Indonesia.

Actions (login required)

View Item