Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Situbondo Terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Sampah Pasar Besuki

Khoiriyah, Binti Muhayatul (2025) Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Situbondo Terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Sampah Pasar Besuki. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Binti Muhayatul Khoiriyah _212102030035.pdf Download (1MB)

Abstract

Binti Muhayatul Khoiriyah, 2025, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Situbondo Terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Sampah Pasar Besuki
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pencemaran air, Sampah, Hukum Lingkungan.

Penelitian ini membahas permasalahan pencemaran Sungai Besuki yang disebabkan oleh sampah dari Pasar Besuki di Kabupaten Situbondo. Pencemaran ini menjadi perhatian penting mengingat populasi Indonesia yang besar dan terus bertambah, yang berkontribusi pada peningkatan produksi sampah. Pasar tradisional, seperti Pasar Besuki, diidentifikasi sebagai sumber utama sampah harian, termasuk sisa makanan, kemasan plastik, dan kardus, yang seringkali berakhir di sungai terdekat karena infrastruktur pengelolaan yang tidak memadai. Hal ini yang menyebabkan kerusakan ekologis, seperti penurunan kualitas air, penurunan oksigen terlarut, dan bahaya bagi kehidupan akuatik, serta risiko kesehatan masyarakat akibat penyakit yang ditularkan melalui air dan dampak sosial ekonomi yang negatif terhadap masyarakat setempat.

Fokus Penelitian ini: 1) Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Situbondo Terhadap Pencemaran Air Sungai Besuki Akibat Sampah Pasar?. 2) Apakah Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Daerah Situbondo Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Dalam Menangani Pencemaran Sungai Akibat Sampah Pasar Besuki?
Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Situbondo terkait pencemaran Sungai Besuki oleh sampah pasar. 2) Untuk mengevaluasi apakah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Situbondo telah sesuai dengan peraturan daerah Situbondo pengelolaan pencemaran sungai akibat Sampah Pasar Besuki.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang meliputi kajian norma hukum positif, teori etika lingkungan, dan teori pembangunan berkelanjutan. Metode ini menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, tersier. Pengumpulan data terutama dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dengan fokus pada identifikasi dan peninjauan kerangka hukum yang relevan.

Hasil Penelitian: 1) Tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Situbondo atas pencemaran Sungai Besuki akibat limbah pasar, meliputi tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. 2) Pemerintah Daerah Situbondo telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran, yang menunjukkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam implementasi efektif kebijakan- kebijakan ini karena keterbatasan sumber daya, masalah kapasitas kelembagaan, dan kurangnya keterlibatan publik, yang menghambat realisasi penuh tanggung jawab hukum mereka.

Actions (login required)

View Item