PRAKTIK PENJUALAN KAYU BAKAR DI KAWASAN PERHUTANI KPH PROBOLINGGO DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)

Hijjah, Lailatul (2025) PRAKTIK PENJUALAN KAYU BAKAR DI KAWASAN PERHUTANI KPH PROBOLINGGO DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI_Lailatul Hijjah_201102020019.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK
Lailatul Hijjah, 2025: “Praktik Penjualan Kayu Bakar Di Kawasan Perhutani KPH
Probolinggo Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus
Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten
Situbondo)”
Kata Kunci: Penjualan Kayu Bakar Di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo Ditinjau Dari
Hukum Positif Dan Hukum Islam
Indonesia memiliki kekayaan hutan yan penting bagi keseimbangan lingkungan dan
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo
merupakan unit pengelolaan hutan negara di bawah Perum Perhutani yang berwenang
mengelola, mengawasi, dan melindungi kawasan hutan secara berkelanjutan dengan
memperhatikan aspek hukum, lingkungan, dan sosial masyarakat sekitar. Regulasi
Kehutanan melalui UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013 telah menegaskan
larangan pengambilan kayu tanpa izin serta ancaman pidananya. Dalam perspektif hukum
Islam, transaksi kayu hutan yang tidak memiliki kepemilikan sah diangap tidak memenuhi
syarat akad karena objek yang diperjual belikan merupakan harta milik negara. Tindakan
tersebut termasuk kategori taghrir karena barang yang dijual tidak jelas asalnya,
mengandung penipuan atau sesuatu yang hasilnya tidak tahu pasti.
Fokus Penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik warga Desa Tampora dalam
melakukan penjulan kayu bakar dan apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya
penjualan kayu bakar di kawasan perhutani? 2) Bagaimana solusi untuk mengatasi penjualan
kayu bakar ilegal yang terjadi di kawasan perhutani? 3) Bagaimana tinjauan hukum positif
dan hukum Islam tentang penjualan kayu bakar di kawasan Perhutani?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Praktik warga Desa Tampora dalam
melakukan penjulan kayu bakar dan Latar belakang Penyebab terjadinya penjualan kayu
bakar secara ilegal. 2) Memberikan solusi yang dapat mengatasi permasalahan penjualan
kayu bakar 3) Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penjualan kayu
bakar.
Skripsi ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris, dengan menggunakan
pendekatan Sosiologi Hukum.
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik yang dilakukan oleh
masyarakat Dusun Tampora dan apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya praktik
penjualan kayu bakar yang dilakukan di kawasan Perhutani KPH Probolinggo, 2) hasil
penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan
rendahnya kesadaran hukum, sehingga diperlukan solusi berupa pemanfaatan hutan secara
legal dan terbatas, peningkatan edukasi hukum, pendekatan penegakan hukum yang
persuasif dan restoratif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. 3) Tinjauan
menurut hukum positif pengambilan kayu di kawasan perhutani tanpa izin merupakan
pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan sedangkan menurut hukum Islam tindakan tersebut termasuk taghrir
karena merupakan tindakan menipu atau mengelabui orang lain dengan menyampaikan
informasi yang tidak sebenarnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah.

Actions (login required)

View Item