Perlindungan hukum terhadap harta istri ketika usaha suami pailit dalam perjanjian perkawinan

Moh Ridwan, Rinjani (2025) Perlindungan hukum terhadap harta istri ketika usaha suami pailit dalam perjanjian perkawinan. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text SKRISPIIIIIIIIIII RIDWAN wm a.pdf Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini menganalisis perlindungan hukum terhadap harta bawaan istri
dalam kasus kepailitan usaha suami, khususnya yang berstatus sebagai sekutu
komplementer dalam Persekutuan Komanditer (CV). Permasalahan ini muncul
karena prinsip persatuan harta (gemeenschap van goederen) dalam perkawinan
yang berlaku secara default tanpa adanya perjanjian perkawinan, bertentangan
dengan konsep pemisahan harta bawaan yang diatur oleh Undang-Undang
Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status hukum harta
istri dalam hukum perdata Indonesia, mendeskripsikan urgensi dan kedudukan
perjanjian perkawinan yang paling efektif.
Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana status hukum
harta istri dalam sistem hukum perdata di indonesia? 2) Bagaimana urgensi dan
kedudukan perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta
bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan? 3) Bagaimana bentuk
perlindungan hukum terhadap harta istri melalui perjanjian perkawinan Tujuan
penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis status hukum harta istri dalam sistem
hukum perdata di indonesia 2) Untuk mendeskripsikan urgensi dan kedudukan
perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan
istri apabila usaha suami mengalami kepailitan 3) Untuk Mendeskripsikan bentuk
perlindungan hukum terhadap harta istri melalui perjanjian perkawinan sebagai
upaya untuk meminimalisir risiko kepailitan
Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, skripsi ini
menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan
pengadilan yang relevan. Data primer dan sekunder dikumpulkan m putusan
pengadilan, Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, skripsi.. Analisis data
dilakukan secara kualitatif, menafsirkan dan menghubungkan berbagai bahan
hukum untuk menjawab permasalahan.
Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) Status hukum harta istri
dalam hukum perdata sangat bergantung pada Perjanjian Perkawinan. Tanpa
perjanjian tersebut, secara default berlaku prinsip persatuan harta (KUHPerdata),
tetapi UU Perkawinan modern memperkuat perlindungan terhadap harta bawaan
istri. 2) Perlindungan mutlak harta bawaan istri dari risiko kepailitan suami sangat
bergantung pada penegasan klausul pemisahan harta yang jelas dalam Perjanjian
Perkawinan. 3) Perjanjian perkawinan yang dibuat dan dicatatkan secara benar
adalah perisai hukum esensial yang melindungi harta istri dari risiko penyitaan
dalam kasus kepailitan suami.

Actions (login required)

View Item