Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Studi Di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)

Zahira, Salfa (2025) Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Studi Di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Salfa Zahira-212102030090.pdf Download (2MB)

Abstract

Pada pasal 1 angka (7) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Kepala Daerah secara demokratis. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan Pilkada memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan dan tugas Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada. Penelitian ini sangat relevan karena dapat mengevaluasi bagaimana implementasi aturan tersebut dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya di tingkat kabupaten, khususnya pada kasus pelanggaran kode etik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
Fokus Penelitian: 1). Bagaimana implementasi kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terhadap pengawasan Netralitas ASN?, 2). Apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan fungsi pengawasannya, terutama dalam menegakkan Netralitas ASN?, 3). Bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pilkada guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi?
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kualitatif. Keabsahan data menggunakan metode triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengimplementasikan kewenangannya belum maksimal sehingga masih terdapat pelanggaran Netralitas ASN yang terjadi pada tahapan Pilkada tahun 2024. 2). Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menghadapi kendala struktural dan kultural dalam menegakkan Netralitas ASN, diantaranya keterbatasan kewenangan, lemahnya sanksi, minimnya SDM, dan ketakutan masyarakat dalam melapor sebuah pelanggaran. 3). Strategi yang digunakan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yakni dengan meningkatkan pengawasan partisipatif, pemetaan kerawanan pelanggaran Pilkada, pengawasan secara ketat pada setiap tahapan.
Kata Kunci : Kewenangan, Badan Pengawas Pemilu, Aparatur Sipil Negara

Actions (login required)

View Item