Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Petani Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang)

Abdurrohman, Muhammad (2025) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Petani Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang). Undergraduate thesis, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text Muhammad Abdurrohman-212102030055.pdf Download (3MB)

Abstract

Kata Kunci: Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, UU No. 19 Tahun 2013, Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Kabupaten Lumajang.
Sektor Pertanian memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai penghasil pangan dan sumber mata pencarian mayoritas penduduk. Namun petani menghadapi tantangan serius mencakup kesulitan akses pembiayaan, kekurangan infrastruktur, ketidakstabilan harga produk, dan lemahnya perlindungan hukum. Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai kerangka legal yang mengharuskan pemerintah melindungi dan memberdayakan petani. Namun penerapannya di Kabupaten Lumajang belum maksimal karena belum ada Peraturan Daerah yang menguraikan pelaksanaannya secara spesifik di tingkat lokal.
Studi ini menjawab tiga pertanyaan utama: 1)Apa strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menjalankan UU No. 19 Tahun 2013? 2)Bagaimana bentuk konkret penerapannya? 3)Bagaimana evaluasi penerapan dilihat dari pencapaian, hambatan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani?
Tujuan penelitian ini menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan undang-undang oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, mengidentifikasi strategi yang diterapkan pemerintah daerah, serta mengevaluasi hasil implementasi termasuk pencapaian program, kendala yang dihadapi, dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan perspektif sosiologi hukum melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan penelusuran literatur hukum.
Hasil penelitian menunjukkan (1) Dari aspek strategi, pemda mengacu langsung UU No. 19 Tahun 2013 tanpa Perda turunan, fokus pemberdayaan melalui pelatihan, perlindungan terbatas pada usaha tani. (2) Dari aspek implementasi, pencapaian meliputi penyediaan prasarana produksi, Program Luas Tanam Terpadu melampaui target, swasembada surplus, program AUTP, kemitraan usaha, dan koordinasi multi-stakeholder. (3) Dari aspek evaluasi, meski ada pencapaian kuantitatif surplus produksi dan harga gabah di atas HPP, terdapat hambatan ketiadaan Perda khusus, kendala SDM petani dari pendekatan top down, dan sistem monitoring hanya mengukur output fisik, sehingga dampak kesejahteraan petani sulit diverifikasi karena tidak ada baseline data dan indikator multidimensional.

Actions (login required)

View Item