PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023

Syafitri, Maydanus (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Maydanus Syafitri_212102030058.pdf Download (2MB)

Abstract

Maydanus Syafitri, 2025: Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memberikan perubahan signifikan terhadap pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Putusan tersebut menegaskan kembali pentingnya prinsip pengutamaan tenaga kerja Indonesia, pembatasan jabatan tertentu bagi TKA, serta penguatan kewenangan Menteri Ketenagakerjaan dalam proses pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) bagaimana ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengenai tenaga kerja asing; (2) bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap sistem tenaga kerja asing di Indonesia; (3) bagaimana pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia dalam kerangka perlindungan tenaga kerja Indonesia ke depan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengenai tenaga kerja asing, menganalisis pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap sistem tenaga kerja asing di Indonesia, menganalisis konsep pengaturan tenaga kerja asing kedepan di Indonesia dalam kerangka perlindungan tenaga kerja Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus tetap menjamin hak konstitusional warga negara Indonesia atas pekerjaan. MK menilai Pasal 42 UU 6/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan pengawasan karena penghapusan IMTA, tiadanya standar kompetensi, dan perluasan pengecualian RPTKA. (2) Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 2023 berimplikasi pada pengaturan penggunaan TKA dan berimplikasi pada perlindungan TKI (3) Ke depan, pengaturan TKA perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi, labor market test, kewajiban transfer keahlian, serta sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi.

Actions (login required)

View Item