ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Endiarto, Iqbal (2026) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL. Diploma thesis, Uin Khas Jember.

Text Skripsi Iqbal Endiarto Nim 204102030020 Fiks.pdf Download (3MB)

Abstract

Iqbal Endiarto, 2025: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU
XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri
Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.
Kata Kunci: Putusan MK 80/PUU-XVII/2019, rangkap jabatan, wakil menteri,
kepastian hukum, good governance.
Ratiolegis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019
menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan berlaku tidak hanya bagi menteri
tetapi juga wakil menteri, sebagai upaya memperkuat integritas, akuntabilitas,
efisiensi, dan good governance dalam pemerintahan. Namun, praktik rangkap
jabatan seperti kasus Kartika Wirjoatmodjo menunjukkan adanya ketegangan
antara supremasi hukum dan kepentingan politik, di mana meskipun secara
yuridis seharusnya dikenai sanksi karena melanggar putusan yang bersifat final
dan mengikat serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945, pemerintah tidak menjatuhkan sanksi. Kondisi ini menimbulkan
kelemahan implementasi hukum dan melemahkan kredibilitas konstitusi, sehingga
diperlukan regulasi turunan dan mekanisme pengawasan yang tegas agar larangan
rangkap jabatan benar-benar ditegakkan serta mampu memulihkan kepercayaan
publik terhadap pemerintah.
Fukos penelitian yang diteliti yaitu: 1.) Apa ratiolegis putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019? 2.) Apa ratio decidendi putusan
mahkamah konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, untuk mengetahui
apa yang harus dilakukan atau kebijakan terbaik. Teknik pengumpulan data
menggunakan kajian pustaka karena peneliti menggunakan pendekatan
konseptual, kasus dan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) Ratiolegis Putusan MK No.
80/PUU-XVII/2019 menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri
sebagaimana berlaku bagi menteri. Putusan ini penting karena memperkuat
integritas, akuntabilitas, efisiensi, dan good governance. Dari perspektif
pemisahan kekuasaan, konstitusionalisme, kebijakan publik, dan siyasah
qadhā‟iyyah, rangkap jabatan bertentangan dengan amanah, keadilan, dan etika
jabatan publik, sehingga putusan tersebut berperan dalam memperbaiki tata kelola
pemerintahan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan
kepercayaan publik pada eksekutif. 2.) Ratio decidendi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 menunjukkan bahwa Mahkamah tidak
memandang persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai isu konstitusional
yang dapat diuji, melainkan sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (open
legal policy) yang menjadi kewenangan pemerintah dan pembentuk undang
undang. Dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena ketiadaan
kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah secara implisit menegaskan bahwa
penyelesaian rangkap jabatan Wakil Menteri berada di ranah hukum administrasi
negara dan kebijakan pemerintahan, bukan melalui mekanisme yudisial
konstitusional.

Actions (login required)

View Item