KARAKTERISTIK THIN CAPITALIZATION TERHADAP TEORI DAYA PIKUL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

Ihsanullah, Maulana (2025) KARAKTERISTIK THIN CAPITALIZATION TERHADAP TEORI DAYA PIKUL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text Maulana Ihsanullah-214102020027.pdf Download (2MB)

Abstract

Maulana Ihsanullah, NIM 214102020027, 2025: Karakteristik Thin Capitalization Terhadap Teori Daya Pikul Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia.
Kata Kunci : Thin Capitalization, Asas Daya Pikul, Pemungutan Pajak
Penghindaran pajak adalah masalah yang tersebar luas. Salah satu contohnya adalah lemahnya kapitalisasi, yang dimanfaatkan oleh negara-negara dengan tarif pajak tinggi untuk mendapatkan insentif pajak atas bunga. Hal ini karena bunga atas utang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Jika praktik ini terus berlanjut dan tidak dikendalikan, hal ini dapat merugikan negara, seperti potensi kerugian yang mungkin diderita negara akibat penghindaran pajak. Wajib pajak diharapkan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka berdasarkan peraturan perpajakan.
Skripsi ini berfokus pada hal-hal berikut: 1) Apa yang dimaksud dengan Thin Capitalization menurut hukum di Indonesia? 2) Apakah Thin Capitalization di Indonesia selaras dengan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak? 3) Bagaimana Seharusnya Pengaturan yang Ideal Thin Capitalization di Indonesia dimasa yang akan Datang? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Guna mengetahui dan menganalisa lebih dalam terkait dengan keberadaan Thin Capitalization menurut hukum (Peraturan Perundang-Undangan) di Indonesia). 2) Untuk mengetahui dan menganalisa keterkaitan Thin Capitalization di Indonesia dengan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak. 3) Untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan yang ideal terkait dengan keberadaan Thin Capitalization di Indonesia dimasa yang akan datang.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan dua pendekatan: pendekatan hukum, Pendekatan Perbandingan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, yang dibagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis normatif untuk memastikan konsistensi antara aturan, perilaku, dan individu. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut: 1) Menurut aturan, kelemahan dalam permodalan adalah keadaan di mana perusahaan meminjam lebih dari modalnya. Kelemahan dalam permodalan saat ini dapat diterima dan pada dasarnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, yang menyatakan bahwa rasio antara utang dan modal tidak boleh lebih dari satu banding empat (4:1). 2) Para pembayar pajak sering menyalahgunakan praktik modal yang lemah saat ini. Hal ini bertentangan dengan konsep dasar prinsip kemampuan membayar, yang mengharuskan penyesuaian beban pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi pembayar pajak dan pemerintah memungut pajak sesuai dengan prinsip keadilan. 3) Terkait aturan perpajakan, terlalu banyak aturan menyebabkan ketidakkonsistenan dan kontradiksi. Contohnya adalah pajak yang dikenakan pada perusahaan terbatas, yang secara eksplisit menetapkan kontribusi modal sebesar 50% (lima puluh persen), sedangkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 mengizinkan kontribusi modal sebesar seperempat.

Actions (login required)

View Item