Anggraini, Febby (2025) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Hak Sewa Bangunan Ruko Di Atas Tanah Kas Desa Di Pasar Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Undergraduate thesis, UIN Khas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
|
Text
Febby Anggraini_214102020034.pdf Download (3MB) |
Abstract
Febby Anggraini, 2025 : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik
Jual Beli Hak Sewa Bangunan Ruko di atas Tanah Kas Desa di Pasar Tempurejo
Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Hak Sewa, Tanah Kas Desa,
Pemerintah Desa, Desa Tempurejo.
Praktik jual beli hak sewa bangunan ruko di Pasar Tempurejo, Kecamatan
Tempurejo, Kabupaten Jember, sering kali dilakukan tanpa dokumentasi resmi,
sehingga menciptakan risiko ketidakpastian hukum bagi pedagang yang telah
membeli hak sewa. Masalah ini muncul karena lemahnya administrasi desa dalam
mengelola tanah kas desa, yang berpotensi menimbulkan sengketa jika terjadi
penggusuran atau perubahan kebijakan oleh pemerintah desa.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme jual
beli hak sewa ruko di atas tanah kas desa Pasar Tempurejo Kecamatan Tempurejo
Kabupaten Jember? 2) Bagaimana status hukum tanah pasar Tempurejo? 3)
Bagaimana penyelesaian sengketa pada praktik jual beli hak sewa ruko di pasar
desa Tempurejo?
Tujuan dari penelitian ini ialah: 1) Untuk menganalisis mekanisme
transaksi jual beli hak sewa bangunan ruko di Pasar Tempurejo secara mendalam.
2) Untuk mengevaluasi status hukum tanah kas desa dalam konteks pengelolaan
aset desa. 3) Untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik
tersebut dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang
mengkaji bagaimana hukum berlaku dalam kenyataan sosial di masyarakat.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan
sosiologis (sociological approach)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme jual beli hak sewa
ruko dilakukan secara informal tanpa adanya perjanjian tertulis. Transaksi hanya
berdasarkan kesepakatan lisan dan bukti pembayaran sederhana antara pedagang
dan pemilik hak sewa sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan akad
dan berpotensi melahirkan unsur gharar yang tidak sesuai dengan prinsip hukum
ekonomi syariah. 2) Status tanah pasar Tempurejo secara hukum adalah tanah kas
desa, namun pengelolaannya tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan pengelolaan
aset sebagaimana diatur dalam UU Desa dan Permendagri No. 1 Tahun 2016. 3)
Penyelesaian sengketa terkait jual beli hak sewa ruko dilakukan melalui
mekanisme non-formal berupa mediasi internal antara pedagang dan perangkat
desa. Mekanisme ini belum mampu memberikan perlindungan hukum yang
memadai dan belum mencerminkan prinsip keadilan (al-‘adālah) maupun
kepastian (al-tsubūt) dalam hukum ekonomi syariah. Kesimpulannya, praktik ini
belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang
menekankan keadilan dan kepastian, serta bertentangan dengan regulasi hukum
positif seperti UU PA dan UU Desa. Oleh karena itu, saran utama adalah
pemerintah desa harus menerapkan sistem dokumentasi resmi, seperti surat
perjanjian tertulis.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180127 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) > 18012710 al-Ijarah & al-Ju’alah (Sewa-menyewa & Kontrak Kerja) 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180127 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) > 18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Ahwal As-Syakhsyiyyah |
| Depositing User: | Febby Anggraini |
| Date Deposited: | 09 Jan 2026 06:38 |
| Last Modified: | 09 Jan 2026 06:38 |
| URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/52012 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
