ANALISIS KRITIS TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

Hilda Intana, Nurma (2026) ANALISIS KRITIS TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text SKRIPSI NURMA HILDA INTANA WATERMAK (1).pdf Download (2MB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan oleh Presiden dengan alasan adanya
kegentingan yang memaksa guna menjaga kepastian hukum serta mendukung iklim
investasi dan perekonomian nasional. Namun, penerbitan Perppu tersebut
menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhinya kriteria kedaruratan dan batas
kewenangan Presiden dalam perspektif hukum tata negara. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kriteria kegentingan yang memaksa sebagai dasar penerbitan
Perppu serta menelaah kewenangan Presiden ditinjau dari hukum tata negara
Indonesia dan perspektif fiqih siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap
peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur
hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria kegentingan
yang memaksa sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 138/PUU-VII/2009 mensyaratkan adanya kebutuhan mendesak,
kekosongan hukum, dan ketidakmungkinan penyelesaian melalui prosedur
pembentukan undang-undang biasa. Dalam perspektif hukum tata negara,
penerbitan Perppu Cipta Kerja masih menimbulkan polemik karena pemenuhan
unsur kedaruratan tersebut dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara itu,
dalam perspektif fiqih siyasah, kewenangan Presiden dapat dibenarkan sepanjang
dilandasi prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tidak bertentangan dengan maqāṣid
al-syarī‘ah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja sah secara formal, namun masih menyisakan persoalan
legitimasi secara substansial baik menurut hukum tata negara maupun perspektif
siyasah Islam.

Actions (login required)

View Item