PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK TIRI DI INDONESIA

Habsi, Abdullah (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK TIRI DI INDONESIA. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Abdullah Habsi Kusuma Aziz.pdf Download (2MB)

Abstract

Abdullah Habsi Kusuma Aziz, 2026: Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak
Nafkah Anak Tiri dalam Sistem Hukum di Indonesia
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak, Hak Nafkah Anak Tiri.
Perkembangan struktur keluarga modern di Indonesia, khususnya munculnya
keluarga sambung (blended family), menimbulkan dinamika baru dalam pemenuhan hak
anak, termasuk hak nafkah anak tiri. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan
mengenai kewajiban nafkah masih didasarkan pada hubungan nasab, sehingga tanggung
jawab secara yuridis dibebankan kepada orang tua kandung, khususnya ayah. Sementara
itu, keberadaan ayah tiri dalam keluarga belum secara eksplisit diatur sebagai pihak
yang memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak nafkah anak tiri, meskipun dalam
praktik sosial seringkali berperan dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak.
Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara pengaturan normatif dan realitas
sosial dalam keluarga, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis
perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak nafkah anak tiri serta merumuskan
konsep hukum yang lebih responsif terhadap dinamika tersebut.
Fokus penelitian meliputi: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap
pemenuhan hak nafkah anak tiri dalam sistem hukum di Indonesia? (2) Bagaimana
reformulasi konsep perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak nafkah anak tiri
dalam sistem hukum di Indonesia? Tujuannya adalah Untuk merumuskan konsep
perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak nafkah anak tiri dalam sistem hukum di
Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk
mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan
doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap
pemenuhan hak nafkah anak tiri di Indonesia masih didasarkan pada hubungan nasab,
sehingga kewajiban nafkah secara yuridis dibebankan kepada ayah kandung dan belum
secara eksplisit mencakup ayah tiri, meskipun dalam praktik sosial ayah tiri sering
berperan dalam pemenuhan kebutuhan anak, (2) Reformulasi konsep perlindungan
hukum diperlukan dengan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui
pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis, antara lain melalui mekanisme adopsi dan
perjanjian perkawinan, serta pengembangan hukum keluarga yang lebih inklusif.
Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan perlindungan
hukum terhadap pemenuhan hak nafkah anak tiri dalam sistem hukum di Indonesia
dengan mempertimbangkan fungsi pengasuhan aktual dan tanggung jawab sosial dalam
keluarga, tidak semata-mata didasarkan pada hubungan nasab, guna mewujudkan sistem
hukum keluarga yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pemenuhan hak anak
secara nondiskriminatif.

Actions (login required)

View Item