ANALISIS YURIDIS IDENTITAS ANAK YANG TERPUBLIKASI DALAM DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Pdg)

Lukluul M, Maqfrotul (2026) ANALISIS YURIDIS IDENTITAS ANAK YANG TERPUBLIKASI DALAM DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Pdg). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Maqfirotul Lukluul M__221102040015.pdf Download (3MB)

Abstract

Kata Kunci: Publikasi, Identitas Anak, Direktori Putusan, Maslahah Mursalah
Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan
perlindungan hukum, terutama terkait identitas mereka. Direktori Putusan
Mahkamah Agung sebagai website memuat informasi tentang Keputusan
Mahkamah Agung, termasuk putusan pengadilan. Yang mana dalam publikasi
putusan pengadilan wajib diperhatikan untuk tidak mempublikasikan identitas
anak yang bermasalah dengan hukum. Publikasi identitas anak yang berhadapan
dengan hukum dapat berdampak buruk bagi mereka, seperti stigmatisasi dan
diskriminasi yang dapat mempengaruhi masa depan mereka.
Fokus masalah yang diteliti yakni berfokus pada permasalahan, yakni 1)
bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap publikasi identitas anak
pespektif hukum positif. 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap
publikasi identitas anak perspektif maslahah mursalah. 3) Bagaimana
perbandingan perlindungan hukum terhadap publikasi identitas anak perspektif
hukum positif dan maslahah mursalah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mana jenis
penelitiannya yakni yuridis normatif yng berfokus pada Analisis Yuridis Identitas
Anak Yang Terpublikasi Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Perspektif
Hukum Positif Dan Maslahah Mursalah, yang berdasarkan studi kasus Putusan
Pengadilan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Pdg.
Hasil penelitian ini, yakni: 1) menurut hukum positif, perlindungan
terhadap anak bersifat preventif dan represif, yang mana telah diatur dalam UU
Perlindungan Anak, UU SPPA, SK KMA No.2-144/SK/KMA/VIII/2022, serta
ketentuan anonimisasi identitas dalam direktori putusan dan diperkuat dengan
sanksi administratif, etik, maupun pidana. Jika sudah terpublikasi, maka anak
melalui walinya dapat menempuh gugatan (PMH) dan mengajukan permohonan
blurring atau take down untuk memulihkan hak privasinya. 2) menurut maslahah
mursalah, perlindungan identitas anak merupakan bentuk kemaslahatan yang
tidak diatur dalam nash, yang mana publikasi tersebut berpotensi menimbulkan
mafsadah, sehingga beradasarkan kaidah dar’u al-mafasid muqaddam ’ala jalbi
al-mashalih (pencegahan kerusakan harus diutamakan daripada kemanfaatan), dan
prinsip sadd al-dzari’ah (bahwa sesuatu yang awalnya mubah dapat dicegah jika
membuka jalan kemudaratan). Dan terdapat pula sanksi berupa jarimah ta’zir
dengan patuh terhadap keputusan hakim atau pemerintah (ulil amri). 3) hukum
positif dan maslahah mursalah sama-sama mengutamakan kepentingan terbaik
bagi anak serta menolak publikasi identitas karena bisa menimbulkan dampak
negatif. Perbedaannya hukum positif berfokus pada kepatuhan terhadap aturan
dan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban, sedangkan maslahah mursalah
menekankan pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan.

Actions (login required)

View Item