PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN IDENTITAS KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Hafifah, Fela Nur (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN IDENTITAS KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Fela Nur Hafifah_221102040008.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Identitas Korban, Tindak Pidana Pornogarfi,
Pertanggungjawaban Pidana, Jarimah Ta’zir.
Keterbukaan informasi dilingkungan peradilan merupakan wujud
transparansi lembaga peradilan kepada masyarakat. Namun demikian,keterbukaan
tersebut tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap hak privasi, khususnya
kerahasiaan identitas korban tindak pidana pornografi. Dalam praktiknya masih
ditemukan publikasi putusan pengadilan yang memuat identitas korban tanpa
pengaburan, sehingga berpotensi melanggar hak korban dan menimbulkan
persoalan hukum.
Fokus penelitian ini adalah : 1) Implementasi perlindungan hukum
terhadap kerahasiaan identitas korban tindak pidana pornografi dalam putusan
pengadilan ditahun 2024 dan 2025, 2)Bentuk pertanggungjawaban pidana
terhadap dipublikasinya identitas korban tindak pidana pornografi menurut hukum
positif dan 3) Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap dipublikasinya
identitas korban tindak pidana pornografi menurut hukum pidana islam. Tujuanya
untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap kerahasiaan
identitas korban tindak pidana pornografi dalam putusan pengadilan tahun 2024
dan 2025 serta mengakaji bentuk pertanggungjawaban pidana atas publikasi
identitas korban menurut hukum positif dan hukum pidana islam.
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case
Approach), pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan pendekatan
perundang-undangan (Statute approach) Sumber data terdiri dari atas bahan
hukum primer berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, serta bahan
hukum skunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dan jurnal yang relevan.
Hasil penelitian ini 1) Putusan perkara tindak pidana pornografi nomor
331/Pid.Sus/2024/PN Pbu, 252/Pid.B/2025/PN Mks, 150/Pid.B/2024/PN Plp, dan
438/Pid.B/2025/PN Mks masih memuat identitas korban tanpa pengaburan
sehingga bertentangan dengan ketentuan perlindungan korban dalam Pasal 21 UU
Pornografi, Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 65 UU
Perlindungan Data Pribadi, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, serta SK KMA Nomor 2
144/KMA/SK/VIII/2022. 2) Dalam perpektif hukum positif Publikasi yang
dilakukan petugas PPID terhadap identitas korban tersebut dapat menimbulkan
pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 29 UU Pornografi, Pasal 67 ayat
(2) UU Perlindungan Data Pribadi, dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. serta SK KMA
Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. 3) Dalam perspektif hukum pidana Islam,
publikasi identitas korban tindak pidana pornografi oleh petugas PPID merupakan
perbuatan yang merendahkan kehormatan korban dan bertentangan dengan prinsip
Hifz al-‘Ird. Perbuatan tersebut menimbulkan stigma sosial dan kerugian bagi
korban sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kategori
jarimah ta’zir.
anggungjawaban Pidana, Jarimah Ta’zir.

Actions (login required)

View Item