Disharmonisasi Regulasi Hak Guna Banguna dan Sertifikat Hak Milik di Wilayah Laut Banten dalam Perspektif Public Trust Doctrine

Hidayat, Muhammad Wahyu (2026) Disharmonisasi Regulasi Hak Guna Banguna dan Sertifikat Hak Milik di Wilayah Laut Banten dalam Perspektif Public Trust Doctrine. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Text Muhammad Wahyu Hidayat_221102030047, (1).pdf Download (1MB)

Abstract

Penerbitan Hak Atas Tanah di wilayah laut menimbulkan disharmonisasi antara hukum pertanahan dan hukum kelautan, khususnya antara kewenangan ATR/BPN dan KKP. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, privatisasi ruang laut, pembatasan akses masyarakat pesisir, serta bertentangan dengan Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan prinsip Public Trust Doctrine yang menempatkan laut sebagai ruang publik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Fokus Penelitian diantaranya yaitu: 1) Bagaimana disharmonisasi regulasi antara Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam penerbitan Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik atas laut? 2) Bagaimana akibat hukum penerbitan Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik di wilayah Laut? 3) Bagaimana perspektif Public Trust Doctrine dalam penerbitan Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik atas laut?
Tujuan Penelitian diantaranya yaitu: 1) Untuk menganalisis disharmonisasi regulasi antara Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam penerbitan Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik atas Laut. 2) Untuk menganalisis akibat hukum penerbitan Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik di wilayah Laut. 3) Untuk menganalisis perspektif Public Trust Doctrine dalam penerbitan Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik atas Laut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dan kualitatif normatif, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka.
Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa : 1) Disharmonisasi penerbitan HGB dan SHM di wilayah laut terjadi antara PP Nomor 24 Tahun 1997 yang memungkinkan sertifikasi berdasarkan data fisik dan yuridis dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mewajibkan KKPRL sebagai dasar pemanfaatan ruang laut. 2) Penerbitan HGB dan SHM di wilayah laut menimbulkan konflik kewenangan antara ATR/BPN dan KKP, dan mengandung cacat administrasi, serta berpotensi dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan dan hukum kelautan. 3) Perspektif Public Trust Doctrine menunjukkan bahwa penerbitan HGB dan SHM di wilayah laut bertentangan dengan fungsi negara sebagai trustee karena membatasi akses publik terhadap ruang laut dan menggeser karakter laut sebagai common property, sehingga tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Actions (login required)

View Item