Analisis Yuridis Pengurangan Pidana pada Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah

Fikri, Muhammad Zulkarnain (2026) Analisis Yuridis Pengurangan Pidana pada Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Muhammad Zulkarnain Fikri_HPI_212102040023.pdf Download (2MB)

Abstract

Analisis Yuridis Pengurangan Pidana pada Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah

Kata Kunci: Pengurangan Pidana, Asas Keadilan, Maṣlaḥah Mursalah, Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) berdampak sistemik terhadap keuangan negara, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi negara, tetapi juga merusak legitimasi institusi hukum, memperlebar ketimpangan sosial, serta melemahkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum terhadap korupsi menuntut konsistensi, ketegasan, dan penerapan prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang. Putusan PT DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI perkara Pinangki Sirna Malasari, yang mengurangi pidana dari 10 menjadi 4 tahun penjara, menimbulkan polemik terkait kesesuaiannya dengan asas keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Penelitian ini menganalisis dasar yuridis pengurangan pidana tersebut dari perspektif prinsip keadilan hukum pidana dan teori Maṣlaḥah Mursalah dalam hukum Islam.
Adapun fokus penelitian pada skripsi ini diantaranya : 1) Apakah pengurangan pidana dengan alasan status sebagai seorang wanita dalam putusan tersebut telah sesuai dengan asas keadilan? 2) Bagaimana pandangan teori Maṣlaḥah Mursalah terhadap pengurangan hukuman dalam kasus jaksa Pinangki sebagaimana terjadi dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI?
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur terkait, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pengurangan pidana Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara tidak sejalan dengan asas keadilan dalam hukum pidana Indonesia, karena pertimbangan yang digunakan majelis hakim lebih menekankan aspek subjektif terdakwa, yaitu status sebagai perempuan dan ibu, daripada aspek objektif yang seharusnya menjadi dasar utama pemidanaan, seperti tingkat kesalahan, jabatan terdakwa sebagai aparat penegak hukum, serta dampak tindak pidana korupsi terhadap negara dan masyarakat. 2) ditinjau dari teori Maṣlaḥah Mursalah, pengurangan pidana tersebut tidak memenuhi kriteria kemaslahatan yang sah, bahkan cenderung termasuk maṣlaḥah mulghāh, karena lebih mengutamakan kepentingan individual terdakwa daripada kemaslahatan umum, serta mengabaikan perlindungan terhadap harta negara (ḥifẓ al-māl), integritas peradilan, dan tujuan syariat dalam menegakkan keadilan serta mencegah kerusakan sosial akibat tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item