PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA ASET DESA DI DESA DAWUHANMANGLI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER

Ainul Hasanah, Nurus Shofa (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA ASET DESA DI DESA DAWUHANMANGLI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Nurus Shofa Ainul Hasanah_221102030028.pdf Download (3MB)

Abstract

Nurus Shofa Ainul Hasanah, 2026: Pertanggungjawaban Pengelolaan Aset Desa Di Desa Dawuhanmangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.
Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pengelolaan Aset Desa, BUMDes.

Salah satu permasalahan yang ada di Desa Dawuhanmangli, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, adalah kurangnya pengalaman dan kompetensi para pengelola BUMDes. Sebagian besar pengurus BUMDes berasal dari keluarga kepala desa atau perangkat desa, sehingga penunjukan mereka lebih didasarkan pada hubungan kekeluargaan daripada kemampuan dan keahlian di bidang bisnis.
Fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana bentuk pengelolaan aset desa yang digunakan oleh BUMDes di Desa Dawuhanmangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ?, 2) Bagaimana pertanggungjawaban pengelola BUMDes apabila terjadi kerugian terhadap aset desa ?.
Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pengelolaan aset desa yang digunakan oleh BUMDes di Desa Dawuhmangli, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pengelola BUMDes apabila terjadi kerugian terhadap aset desa.
Penelitian ini Menggunakan Jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Metode Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna memperoleh data primer secara langsung dari lapangan serta didukung oleh data sekunder yang relevan, analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan aset desa di Desa Dawuhanmangli dilaksanakan melalui pemanfaatan tiga unit usaha, yaitu layanan air bersih dan pasar sore yang masih aktif beroperasi, serta satu unit usaha percetakan yang telah tidak berfungsi akibat keterbatasan sumber daya manusia teknis. 2) Pertanggungjawaban atas kerugian aset desa masih bersifat musyawarah informal tanpa mekanisme tertulis yang standar, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan asas akuntabilitas dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penyelesaian kerugian melalui musyawarah kolektif sesungguhnya mencerminkan nilai syura yang dianjurkan Islam, namun belum memadai untuk memenuhi prinsip amanah secara optimal karena tidak didukung standar tertulis dan dokumentasi yang tertib.

Actions (login required)

View Item