Implementasi Tugas Kepala Desa Menurut Undang-Undang Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)

Ahmad Rofiqul Hadi, - (2021) Implementasi Tugas Kepala Desa Menurut Undang-Undang Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi). Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

Text Ahmad Rofiqul Hadi_S20163013.pdf Download (7MB)

Abstract

Ahmad Rofiqul Hadi, Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I.,Ph.D 2021 : Implementasi Tugas Kepala Desa Menurut Undang-Undang Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, secara jelas telah menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertentu. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur warga dan mengurus kepentingan komunitas atau masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 menjelaskan tugas Kepala Desa: (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa; (2) Melaksanakan pembangunan Desa; (3) Pembinaan kemasyarakatan Desa; (4) Pemberdayaan masyarakat Desa. Penelitian ini bermaksud menganalisa implementasi tugas kepala desa tersebut dengan mengambil studi kasus di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Lebih jelas fokus penelitian dalam karya ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Kepala Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi melakukan tugas-tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 06 tahun 2014 tentang Desa; (2) Bagaimana pelaksanaan Tugas Kepala Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi tersebut dalam perspektif fiqh siyasah? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah Kepala Desa dan Masyarakat Desa Karangdoro. Pemilihan subjek penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan memenuhi kategori dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kepala Desa Karangdoro telah melaksanakan empat tugas tersebut. Hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan yang ditemukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Misalnya kekurangan komunikasi, perhatian dan keterbukaan ke masyarakat, serta pembangunan desa kurang efektif. Beberapa hambatan juga terjadi dalam pelaksanaan tugas kepala desa, misalnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam menangkap informasi yang disosialisasikan pemerintah desa. Solusinya harus ada upaya peningkatan komunikasi antara pihak pemerintahan desa dan masyarakat. Kemudian, pelaksanaan tugas kepala desa Karangdoro secara umum tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Meski demikian, masih dibutuhkan banyak peningkatan kinerja dan kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai idealitas seorang pemimpin dalam perspektif fiqh siyasah. Kata Kunci: Tugas, Kepala Desa, Undang-Undang Desa, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item