PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN PASCA PENETAPAN DISPENSASI KAWIN KARENA KEHAMILAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)

Casea, Nurul Syafika (2026) PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN PASCA PENETAPAN DISPENSASI KAWIN KARENA KEHAMILAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Nurul Syafika Casea_222102010052.pdf Download (2MB)

Abstract

Nurul Syafika Casea, 2026: Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Pasca Penetapan Dispensasi Kawin Karena Kehamilan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi).

Kata kunci: Perlindungan, Hak Kesehatan Reproduksi, Dispensasi Kawin, Kehamilan, Pengadilan Agama Banyuwangi, SDGs 3

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan pasca penetapan dispensasi kawin akibat kehamilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi. Fenomena permohonan dispensasi kawin karena kehamilan menunjukkan adanya persoalan serius terkait kesiapan fisik, mental, dan sosial perempuan, khususnya pada usia remaja. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan reproduksi, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain itu, isu ini juga berkaitan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-3 mengenai kehidupan sehat dan sejahtera.
Adapun fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana fenomena dispensasi kawin karena kehamilan di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2025? 2) Bagaimana perlindungan hukum hak kesehatan reproduksi perempuan pasca penetapan dispensasi kawin karena kehamilan? 3) Bagaimana perlindungan hak tersebut jika ditinjau dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-3?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan fenomena dispensasi kawin karena kehamilan di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2025 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum hak kesehatan reproduksi perempuan setelah adanya penetapan dispensasi kawin karena kehamilan. 3) Untuk menganalisis perlindungan hak tersebut jika ditinjau dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin ke-3.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan hakim, panitera, tenaga kesehatan, serta pemohon dispensasi kawin. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Kesimpulan dari hasil penelitian adalah: 1) Fenomena dispensasi kawin mengalami penurunan pada 2021-2025, namun alasan kehamilan meningkat pada 2024-2025. Pengadilan tetap selektif dengan mempertimbangkan aspek keadaan mendesak, kemaslahatan, serta rekomendasi tenaga kesehatan dan sosial. 2) Perlindungan hak kesehatan reproduksi pasca dispensasi umumnya terpenuhi pada layanan dasar, yaitu memperoleh akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan kehamilan, edukasi, suplemen, pendampingan persalinan, serta dukungan keluarga, tetapi belum ada koordinasi lanjutan antar instansi. 3) Dari perspektif SDGs 3, terdapat kontribusi pada peningkatan kesehatan ibu dan akses layanan reproduksi, namun pemenuhannya belum optimal, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, edukasi, serta pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item