Kewenangan Partai Politik dalam Memberhentikan Anggota Legislatif Terpilih Pada Pemilu Legislatif dalam Sistem Hukum Tata Kenegaraan di Indonesia

Bagaskara, Akhmal Duta (2026) Kewenangan Partai Politik dalam Memberhentikan Anggota Legislatif Terpilih Pada Pemilu Legislatif dalam Sistem Hukum Tata Kenegaraan di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Akhmal Duta Bagaskara_224102030028.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Akhmal Duta Bagaskara: Kewenangan Partai Politik dalam Memberhentikan Anggota Legislatif Terpilih Pada Pemilu Legislatif dalam Sistem Hukum Tata Kenegaraan di Indonesia.
Kata Kunci: Kewenangan, Pergantian Antar Waktu, Keadilan, Fiqh Siyasah Dusturiyah.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan dalam kewenangan partai politik untuk memberhentikan anggota legislatif terpilih. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengatur pemberhentian keanggotaan melalui AD/ART serta mengusulkan pergantian antarwaktu. Namun, penerapan kewenangan tersebut terhadap anggota legislatif terpilih sebelum pelantikan menimbulkan persoalan hukum. Hal ini tercermin dalam kasus pemberhentian Achmad Ghufron Sirodj oleh DPP PKB menjelang pelantikan anggota DPR hasil Pemilu 2024.
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana analisis rasio legis kewenangan partai politik dalam melakukan pemberhentian terhadap anggota legislatif terpilih dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia; 2) Bagaimana sinkronisasi ketentuan pemberhentian anggota legislatif dalam AD/ART partai politik dengan peraturan perundang-undangan nasional; dan 3) Bagaimana perlindungan hak politik warga negara dalam pemberhentian anggota legislatif terpilih oleh partai politik ditinjau dari prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis Ratio Legis kewenangan Partai Politik dalam melakukan pemberhentian terhadap anggota legislatif terpilih dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia.; 2) Untuk menganalisis sinkronisasi ketentuan pemberhentian anggota legislatif dalam AD/ART Partai Politik dengan peraturan perundang-undangan nasional.; dan 3) Untuk menganalisis perlindungan hak politik warga negara dalam pemberhentian anggota legislatif terpilih oleh partai politik ditinjau dari prinsip keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kewenangan partai politik dalam memberhentikan anggota legislatif terpilih bertujuan menjaga disiplin dan akuntabilitas kader, namun tidak bersifat absolut karena harus sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak politik warga negara; 2) ketentuan pemberhentian dalam AD/ART partai politik masih menunjukkan dominasi partai terhadap mandat rakyat, sedangkan Prancis melalui prinsip mandat libre menempatkan mandat parlemen sebagai mandat rakyat; dan 3) perlindungan hak politik warga negara harus menjamin keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan selaras dengan prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah, yaitu al-amanah, al-'adl, al-musawah, dan al-syura.

Actions (login required)

View Item