ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 57/PID.SUS-TPK/2025/PN SBY BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Nurlaili, Desy Nafilah (2026) ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 57/PID.SUS-TPK/2025/PN SBY BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Desy Nafilah Nurlaili _222102040005.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Desy Nafilah Nurlaili, 2026 : Analisis Yuridis Penerapan Pemidanaan Tindak
Pidana Korupsi Dalam Putusan Perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby
Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.
Kata Kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Islam.
Kasus tindak pidana korupsi masih saja banyak terjadi di Indonesia, data
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa kasus korupsi terus
meningkat setiap tahunnya. Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan
luar biasa (extra ordinary crime) karena terbukti menimbulkan dampak negatif
terhadap kehidupan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Penerapan
pemidanaan tindak pidana korupsi sering dinilai kurang menimbulkan efek jera
dan mencerminkan keadilan, melihat banyak kasus yang terjadi mendapat
hukuman kurang sebanding dengan akibat yang dilakukan oleh pelaku.
Sebagaimana dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, di mana
majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan, yang dinilai
rendah karena tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan yakni
Rp 484.401.550,00.
Fokus penelitian ini ialah 1.) Bagaimana pertimbangan hakim dalam
putusan perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby sehingga hanya
menjatuhkan pidana rendah?. 2.) Bagaimana penerapan pemidanaan tindak pidana
korupsi dalam putusan perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby berdasarkan
hukum pidana Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana serta penerapan pemidanaan terhadap tindak
pidana korupsi dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yang berupa perundangundangan, putusan pengadilan, dan fiqh jinayah. Serta bahan hukum sekunder
yang berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum yang relevan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) Pertimbangan hakim dalam
putusan perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby menjatuhkan pidana
rendah tersebut didasarkan pada fakta hukum dipersidangan. Hakim berpedoman
pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang mengkategorikan
kerugian Rp 484.401.550,00 sebagai kategori ringan dengan rentang pidana 4-6
tahun, namun hakim menjatuhkan pidana di bawah rentang tersebut. Sehingga
putusan ini dinilai kurang setimpal dengan kerugian negara, kurang menimbulkan
efek jera dan kurang mencerminkan rasa keadilan berdasarkan teori tujuan
pemidanaan yakni teori gabungan. 2.) Penerapan pemidanaan tindak pidana
korupsi dalam putusan perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby berdasarkan
hukum pidana Islam menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa masuk pada
kategori tindak pidana khianat dan merupakan jarimah ta’zir yang hukumannya
diserahkan kepada penguasa dengan tujuan menciptakan keadilan dan melindungi
masyarakat. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan kurang sesuai dengan tujuan
pemidanaan dalam Islam karena tidak sebanding dengan kerugian yang
ditimbulkan dan kurang mampu mencegah tindak pidana yang serupa.

Actions (login required)

View Item