IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Lailia, Nurul (2026) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq JEMBER.

[img] Text
NURUL LAILIA (30 Juni 2026).pdf

Download (5MB)

Abstract

Nurul Lailia, 2026 : Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam
Peningkatan Kompetensi Guru di Bidang Pendidikan Dasar
Kata Kunci : Implementasi, Kewenangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Guru
Peningkatan kompetensi guru merupakan salah satu upaya penting dalam
mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah daerah memiliki kewenangan
dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk pengembangan kompetensi
guru. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti
keterbatasan anggaran, ketidakmerataan akses pelatihan antara wilayah perkotaan
dan perdesaan, serta belum optimalnya penyampaian informasi program
pengembangan kompetensi guru.
Fokus penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam peningkatan kompetensi guru di
bidang pendidikan dasar?, dan (2) bagaimana model kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember dalam peningkatan kompetensi guru di bidang pendidikan
dasar?.
Tujuan penelitian ini: 1). untuk menganalisis implementasi kewenangan
pemerintahan daerah kabupaten Jember dalam peningkatan kompetensi guru. 2)
Untuk menganalisis bagaimana model kebijakan pemerintahan daerah kabupaten
Jember dalam peningkatan kompetensi guru di bidang pendidikan dasar
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi,
dan observasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, SMP
Negeri 6 Jember, dan SMP Plus Raudlotul Muqorrobin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten
Jember telah melaksanakan kewenangannya dalam peningkatan kompetensi guru
melalui berbagai program, seperti bimbingan teknis (bimtek), workshop, seminar.
Pelaksanaan kewenangan tersebut merupakan bentuk implementasi desentralisasi
pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Adapun model kebijakan yang diterapkan dilakukan melalui pelatihan tatap muka
dan pelatihan daring serta pemberian ruang komunikasi antara pemerintah daerah
dan guru. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan
secara merata karena adanya keterbatasan anggaran, serta belum meratanya
kesempatan mengikuti pelatihan bagi seluruh guru, khususnya di wilayah
perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemerataan program
dan akses pengembangan kompetensi agar tujuan peningkatan kualitas guru dapat
tercapai secara optimal

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180101 Aboriginal and Torres Strait Islander Law
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Mrs Nurul Lailia
Date Deposited: 01 Jul 2026 03:30
Last Modified: 01 Jul 2026 03:30
URI: http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/57081

Actions (login required)

View Item View Item