PENGABAIAN HAK REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 27/Pid.Sus/2024/PN Bdw)

Listari, Gita Puji (2026) PENGABAIAN HAK REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 27/Pid.Sus/2024/PN Bdw). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Gita Puji Listari_221102040006.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Gita Puji Listari, 2026: “Pengabaian Hak Rehabilitasi Pecandu Narkotika
Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor
27/Pid.Sus/2024/PN Bdw)”
Kata kunci: Rehabilitasi, Pecandu Narkotika, Hukum Positif, Fiqih Jinayah
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan
rehabilitasi sebagai salah satu pendekatan penting dalam penanganan pecandu dan
penyalahguna narkotika. Ketentuan ini mencerminkan paradigma pemulihan,
bukan sekedar penghukuman. Namun realitas menunjukkan bahwa masih
ditemukan putusan yang lebih menitikberatkan pada pidana penjara dibandingkan
rehabilitasi. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bdw menjadi salah satu
contohnya: terdakwa pengguna narkotika jenis sabu untuk diri sendiri dengan
berat bersih 0,16 gram divonis 1 tahun 8 bulan penjara tanpa disertai rehabilitasi.
Penelitian ini merumuskan tiga fokus penelitian: 1) Bagaimana dasar
pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dalam
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bdw? 2) Bagaimana pandangan hukum
positif terhadap putusan Nomor 27/Pid.Sus/PN Bdw mengenai hak rehabilitasi
bagi pecandu dan penyalahguna narkotika? 3) Bagaimana analisis Fiqih Jinayah
terhadap putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bdw mengenai rehabilitasi bagi
pecandu narkotika?
Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan meninjau
berbagai ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan kasus, serta pendekatan
konseptual. Sumber yang dipakai terdiri atas sumber hukum utama, bahan hukum
sekunder, serta bahan hukum tersier. Proses pengumpulan sumber tersebut
dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang
sesuai dengan topik penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bdw didasarkan pada pertimbangan yuridis
dan non-yuridis, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Narkotika. 2) Ditinjau dari hukum positif, putusan
tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui penerapan Pasal 127 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Narkotika, namun belum sepenuhnya mencerminkan
semangat rehabilitatif karena tidak didahului asesmen terpadu yang dapat menjadi
dasar objektif untuk menilai kebutuhan rehabilitasi terdakwa. 3) Dalam perspektif
Fiqih jinayah, tindak pidana narkotika termasuk jarimah ta’zir sehingga penentuan
sanksinya berada dalam kewenangan hakim. Meskipun putusan tersebut masih
sesuai dengan konsep ta’zir, tujuan ta’zir yang berorientasi pada ta’dib
(pembinaan) dan kemaslahatan pelaku belum sepenuhnya terwujud karena tidak
adanya asesmen yang dapat menjadi dasar pertimbangan rehabilitasi bagi
terdakwa.

Actions (login required)

View Item