TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI FOOD COLONY PAMEKASAN)

Ulum, Miftahol (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI FOOD COLONY PAMEKASAN). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Miftahol Ulum.pdf Download (3MB)

Abstract

Miftahol Ulum, 2026: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Food Colony Pamekasan)
Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima, Food Colony, Perda Nomor 4 Tahun 2021.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melakukan relokasi PKL ke kawasan Food Colony, sebagai upaya menciptakan ketertiban kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pedagang. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti lokasi relokasi yang kurang strategis, minimnya jumlah pengunjung, serta menurunnya pendapatan sebagian pedagang setelah direlokasi.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021? 2) Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Food Colony Pamekasan?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah dilaksanakan melalui penataan lokasi usaha, relokasi PKL, penyediaan kios, pembinaan usaha, monitoring, dan pelaksanaan kegiatan promosi usaha. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021, khususnya Pasal 5, Pasal 6 Ayat (1), dan Pasal 18 Ayat (1). Akan tetapi, pelaksanaan pemberdayaan belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti minimnya fasilitas pendukung, kurang strategisnya lokasi usaha, dan rendahnya jumlah pengunjung. 2) Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, promosi kawasan usaha, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan PKL sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021. Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan penguatan agar tujuan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan PKL dapat tercapai secara optimal.

Actions (login required)

View Item