Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Nisa Ayu Nur, Afifah (2021) Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara.

Text Nisa Ayu Nur Afifah_S20173088.pdf Download (3MB)

Abstract

Nisa Ayu Nur Afifah, 2021: “Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” Kata Kunci : Kewenangan Tentara Nasional Indonesia, Pemberantasan Terorisme, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memelihara serta menegakkan kedaulatan dan melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman tindakan kejahatan yang ada. Salah satu ancaman kejahatan tersebut adalah kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme ini adalah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) juga dapat masuk kedalam kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity). Di negara Indonesia sendiri kejadian teroris diawali dengan adanya kasus peledakan Bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 dengan rangkaian tiga kejadian pengeboman. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia? 2) Bagaimana tugas dan fungsi TNI dalam pemberantasan terorisme perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasioanal Indonesia. 2) Untuk mengetahui tugas dan fungsi TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dengan adanya pendekatan perundang-undangan dan konseptual karena konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hukum terorisme dan konsep mengenai pengaturan TNI dalam pemberantasan Terorisme. Hasil penelitian ini diantaranya adalah: 1) Kewenangan TNI dalam memerangi terorisme dikendalikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 sebagai salah satu kegiatan OMSP. Dalam pengerahan kekuatan bersenjata TNI harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan Presiden juga harus didasarkan atas permintaan POLRI dan apabila dalam penanggulangan terorisme tidak dapat ditangani lagi oleh POLRI. Keterlibatan TNI juga terbatas pada waktu (sementara) harus adanya ancaman berekskalasi tinggi terlebih dahulu. 2) Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu: menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Dalam mengerahkan kekuatan TNI harus berdasarkan kebijakan dan keputusan Presiden yang diketahui oleh DPR dalam artian jika Panglima Tinggi tidak bisa memutuskannya sendiri.

Actions (login required)

View Item