PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SKINCARE ILEGAL YANG DIPASARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN BANYUWANGI

Rohma,, Fasilatun (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SKINCARE ILEGAL YANG DIPASARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN BANYUWANGI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text wm SKRIPSI FASILA.pdf Download (4MB)

Abstract

Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan manusia untuk
mempermudah kehidupan juga meningkat. Teknologi kini banyak dimanfaatkan
sebagai sarana bertranksaksi, termasuk jual beli melalui media sosial. Tranksaksi
dimedia sosial menawarkan berbagai produk yang ditawarkan pelaku usaha
kepada konsumen. Termasuk Skincare yang banyak di minati oleh konsumen,
secara prinsip, UUPK Nomor 8 tahun 1999, menjamin hak konsumen atas
keamanan, kenyamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta ganti rugi atas
kerugian. BPOM juga mewajibkan setiap produk kosmetik memiliki izin edar dan
memenuhi standar keamanan sebelum dipasarkan. Namun, masih banyak Skincare
ilegal tanpa izin edar BPOM yang dijual melalui media sosial. Konsumen sering
dirugikan karena tergiur harga murah tanpa mengetahui kandungan dan legalitas
produk, sehingga menimbulkan efek negatif. Hal ini menunjukkan bahwa
perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan optimal.
Fokus penelitian: 1) Apa saja hak-hak konsumen yang harus dilindungi
dari pemasaran produk Skincare illegal menurut Undang Undang no 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen?, 2) Bagaimana upaya hukum dalam
menanggulangi produk Skincare illegal yang dipasarkan melalui media sosial?.
Tujuan penelitian: 1) Untuk menganalisis hak-hak konsumen serta bentuk
perlindungan hukum yang diatur oleh UUPK No 8 Tahun 1999 mengenai
perlindungan konsumen terkait dengan peredaran produk Skincare ilegal. 2)
Untuk menganalisis upaya dan langkah hukum yang dapat dilakukan dalam
menanggulangi peredaran produk Skincare ilegal, khususnya yang dipasarkan
melalui media sosial.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan
pendekatan konseptual dan pendekatan perundang undangan. Tekhnik
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan
dokumentasi. Kemudian, analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini yaitu: 1) hak hak konsumen yang diatur dalam Undang
Undang No 8 Tahun 1999belum sepenuhnya terpenuhi, terutama terkait ha katas
keselamatan, kenyaman, keamanan, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas,
serta hak untuk memperoleh kompensasi. Hal ini terlihat masih adanya efek
negatif akibat pemakaian produk illegal tersebut serta minimnya kesadaran
tentang hukum di kalangan konsumen. 2) Tindakan hukum yang meliputi
pengawasan pre market dan pos market, patroli siber dan sanksi administratif dan
sanksi pidana. Namun, efektivitas tersebut masih terhambat oleh peningkatan
pemahaman konsumen tentang hak hak yang di miliki oleh konsumen.

Actions (login required)

View Item