ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENCABUTAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK PANGAN OLAHAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Muhammad, Afifudin, (2026) ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENCABUTAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK PANGAN OLAHAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text 1. Muhammad Afifudin_222102020043 (1).pdf Download (1MB)

Abstract

Perkembangan industri pangan olahan meningkatkan kebutuhan akan jaminan
kehalalan produk, khususnya bagi konsumen Muslim. Di Indonesia, jaminan tersebut diatur
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan BPJPH sebagai lembaga yang
berwenang dalam sertifikasi dan pengawasan halal, termasuk pencabutan sertifikat halal.
Dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran yang menunjukkan pentingnya pengawasan
yang konsisten. Oleh karena itu, pencabutan sertifikat halal perlu dikaji tidak hanya dari aspek
hukum positif, tetapi juga dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan prinsip
keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab.
Fokus penilitian dari skripsi ini ialah: 1) Bagaimana parameter pemberian sanksi
administratif pada pencabutan sertifikat halal oleh BPJPH berdasarkan peraturan perundangundangan?
2) Apakah pencabutan sertifikat halal oleh BPJPH telah sesuai dengan prinsip al-
'adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan), dan al-mas'uliyah (tanggung jawab) dalam Hukum
Ekonomi Syariah?
Tujuan penilitian ini Adalah 1) Untuk menganalisis parameter pemberian sanksi
administratif pada pencabutan sertifikat halal oleh BPJPH berdasarkan peraturan perundangundangan.
2) Untuk menganalisis kesesuaian pencabutan sertifikat halal oleh BPJPH dengan
prinsip al-'adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan), dan al-mas'uliyah (tanggung jawab) dalam
Hukum Ekonomi Syariah.
Metode penilitian ini mengunakan metode penilitian hukum normatif dengan
mengunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.
Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara meniliti dan menulusuri berbagai sumber
kepustakaan seperti jurnal ilmiah, hasil penilitian sebelumnya, tesis, literatur, dan lain
sebagainya
Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Parameter pemberian sanksi administratif
berupa pencabutan sertifikat halal oleh BPJPH telah memiliki dasar hukum yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Pencabutan sertifikat halal dapat diberikan terhadap pelaku usaha yang tidak menjaga
kehalalan produk, melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan label halal, tidak memenuhi
standar proses produksi halal, serta melakukan pelanggaran yang ditemukan melalui
pengawasan BPJPH. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma
terkait klasifikasi tingkat pelanggaran yang menjadi dasar penentuan jenis sanksi administratif.
Peraturan yang berlaku belum mengatur secara rinci indikator pelanggaran ringan, sedang, dan
berat sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis, denda administratif, maupun pencabutan sertifikat halal. 2)
Pencabutan sertifikat halal oleh BPJPH dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya
dipahami sebagai tindakan administratif, tetapi juga sebagai penerapan nilai-nilai syariah
dalam aktivitas ekonomi. Prinsip maslahah (kemaslahatan) dan al-mas'uliyah (tanggung jawab)
telah tercermin melalui upaya perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap produk halal.
Namun, dari aspek al-adl (keadilan), masih diperlukan peningkatan transparansi dalam proses
penjatuhan sanksi administratif agar pelaksanaan pencabutan sertifikat halal dapat lebih
mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Actions (login required)

View Item