ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UPAH PEKERJA HARIAN PABRIK TAHU ASIN EKO DI KECAMATAN TAMANAN BONDOWOSO

Syarifah,, Rofiatus (2026) ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UPAH PEKERJA HARIAN PABRIK TAHU ASIN EKO DI KECAMATAN TAMANAN BONDOWOSO. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI Rofiatus Syarifah.pdf Download (3MB)

Abstract

Praktik pengupahan pekerja harian pada sektor industri rumah tangga yang
ada pada pabrik tahu Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, di mana
hubungan kerja antara pemilik pabrik dan pekerja sebagian besar hanya
didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian kerja tertulis. Sistem
pengupahan yang diterapkan bersifat harian dengan besaran upah yang
disamaratakan meskipun terdapat perbedaan jenis serta beban pekerjaan yang
dilakukan oleh masing-masing pekerja.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik
pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko? 2) Bagaimana analisis
prinsip hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan pekerja harian di
Pabrik Tahu Asin Eko?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik
pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko. 2) Untuk menganalisis
tentang prinsip hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan pekerja
harian di Pabrik Tahu Asin Eko.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta jenis
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara dan dokumentasi.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Praktik pengupahan dilakukan
berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik pabrik dan pekerja dengan sistem
upah harian. Pembayaran upah diberikan secara langsung setelah pekerjaan selesai
atau dalam periode tertentu tanpa adanya perjanjian tertulis. Besaran upah
disamaratakan untuk seluruh pekerja, meskipun terdapat perbedaan jenis, tingkat
kesulitan, dan beban pekerjaan. Sistem ini berjalan berdasarkan kebiasaan yang
telah berlangsung lama di lingkungan masyarakat setempat. 2) Ditinjau dari
perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pengupahan tersebut belum
sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam aspek
keadilan („adl) dan transparansi (wudhuh al-‘aqd). Ketidaksesuaian terlihat dari
adanya penyamarataan upah yang tidak mempertimbangkan perbedaan beban
kerja, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Meskipun demikian, unsur
kerelaan (taradin) tetap terpenuhi karena hubungan kerja berlangsung atas dasar
kesepakatan dan kebiasaan.

Actions (login required)

View Item