EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA PADA PENGAMPU HARTA ORANG YANG TIDAK CAKAP

Adelina, Adelina (2026) EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA PADA PENGAMPU HARTA ORANG YANG TIDAK CAKAP. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text ADELINA_221102010055.pdf Download (5MB)

Abstract

Adelina, 2026 : Efektivitas Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya Pada Pengampu Harta Orang Yang Tidak Cakap

Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan BHP, Pengampu, Orang Yang Tidak Cakap

Pengampuan merupakan sebuah kondisi seseorang karena sifat pribadinya dianggap orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan yang berkiatan dengan hukum, karena ketidakcakapan seseorang untuk menjamin dan melindungi haknya maka perlu seseorang untuk menjadi wali pengampu. Hal ini melibatkan Balai Harta peninggalan Surabaya dalam proses pengawasan dalam pengelolaan harta orang yang tidak cakap (curandus) jelas dengan tujuan harta orang yang berada dibawah pengampuan digunakan dengan sebenarnya dan sesuai dengan kebutuhan dari seorang curandus. Balai Harta Peninggalan Surabaya tidak hanya melakukan pengawasan tetapi mewajibkan adanya pelaporan setiap tahunnya yang dilakukan oleh seorang wali pengampu dengan ketentuan hukum berlaku.
Focus penelitian pada skripsi ini adalah 1.) Bagaimana efektvitas pengawasan pengampu dalam pengelolaan harta orang yang tidak cakap di BHP Surabaya. 2.) Apa faktor pengdukung dan penghambat dalam implementasi pengawasan pengampu dalam pengelolaan harta orang yang tidak cakap di BHP Surabaya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus. Di dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder dan bahan non-hukum. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancra, pengamatan lapangan serta dokumentasi.
Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah : 1.) Efektivitas pengawasan pengampu dalam pengelolaan harta orang yang tidak cakap di BHP Surabayaa berjalan sesuai dengan faktor hukumnya, akan tetapi jika melihat pada faktor Penegak hukum, faktor sarana dan faktor Masyarakat serta faktor budaya hal ini masih tidak cukup dikatan efektif dalam pengawasan pengampu dalam pengelolaan harta Curandus. 2.) Untuk faktor pendukung dalam pengawasan yaitu adanya dasar hukum yang jelas, proses administrasi yang memudahakn, serta respon petugas dalam menindaklanjuti laporan, selain itu terdapat faktor penghambatnya yaitu masih banyak kelalaian dalam pelaporan, serta minim kesadaran terhadap kewajiban seorang pengampu.

Actions (login required)

View Item