KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5/P/HUM/2025 TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN HASIL SENDIMENTASI LAUT PERSPEKTIF HIFDZUL BI’AH

Ramadhani, Zarir Aniqoh (2026) KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5/P/HUM/2025 TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN HASIL SENDIMENTASI LAUT PERSPEKTIF HIFDZUL BI’AH. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Zarir Aniqoh Ramadhani_221102030034.pdf Restricted to Registered users only until 31 July 2027. Download (1MB)

Abstract

Zarir Aniqoh Ramadhani, 2026: Konsekuensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/Hum/2025 Terhadap Izin Usaha Pertambangan Hasil Sendimentasi Laut Perspektif Hifdzul Bi’ah.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Kepastian Hukum, Izin Usaha Pertambangan, Sedimentasi Laut, Perlindungan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini dilandasi oleh diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/P/HUM/2025 yang menyatakan batal sebagian ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Akibat putusan tersebut, muncul persoalan hukum mengenai kepastian hukum terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) hasil sedimentasi laut yang telah diterbitkan sebelum putusan dijatuhkan, sebab pencabutan izin yang telah ada tidak diperintahkan secara tegas oleh Mahkamah Agung.
Penelitian ini terdapat dua fokus utama, yaitu: (1) analisis mengenai kepastian hukum Izin Usaha Pertambangan hasil sedimentasi laut setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025; serta (2) langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh pemerintah setelah putusan tersebut diterbitkan dalam perspektif Hidzul Bi’ah.
Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis dengan menggunakan metode deduktif untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang sedang ditelit.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dasar hukum pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) hasil sedimentasi laut telah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025, namun putusan tersebut belum memberikan kepastian mengenai status izin yang telah diterbitkan sebelumnya karena tidak memerintahkan pencabutan izin secara tegas. Akibatnya, masih terjadi ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran terkait legalitas IUP, meskipun secara administratif izin tersebut tetap dianggap berlaku selama belum dicabut oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah yang jelas melalui evaluasi terhadap seluruh izin yang telah diterbitkan, pemberlakuan moratorium sementara atas penerbitan izin baru, revisi regulasi, serta penguatan pengawasan dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan konsep hifdzul bi'ah guna menjaga kelestarian lingkungan laut serta melindungi masyarakat pesisir.

Actions (login required)

View Item