Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Terorisme Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim).

Desvita Maharani, Garnis (2026) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Terorisme Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Shiddiq Jember.

Text Garnis Desvita Maharani_212102040021.pdf Download (982kB)

Abstract

Kata Kunci: Terorisme, Anggota Organisasi, Hukum Pidana Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tindak pidana terorisme yang kerap dikaitkan dengan dalih penegakan syariah, sehingga menimbulkan persoalan dalam penentuan pertanggungjawaban pidana serta penilaian dari perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa tidak hanya menimbulkan ketakutan massal, tetapi juga sering disalahartikan sebagai bagian dari ajaran agama. Dalam praktiknya, terdapat pelaku yang tidak terlibat langsung dalam aksi kekerasan, namun berperan sebagai anggota aktif organisasi terorisme.
Fokus penelitian ini adalah 1). Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam kasus putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim terhadap anggota aktif organisasi terorisme ditinjau dari prespektif hukum pidana? 2). Bagaimana analisis terhadap anggota organisasi aktif terorisme ditinjau dari prespektif hukum pidana Islam?
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian. Keabsahan bahan hukum dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan untuk memperoleh kesesuaian dan konsistensi data. Selanjutnya, analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan bahan hukum yang ada untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
Hasil penelitian ini adalah pertama pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana, karena telah membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dari aspek pemidanaan masih terdapat perdebatan mengenai proporsionalitas pidana yang dijatuhkan apabila dikaitkan dengan tingkat keterlibatan terdakwa yang tidak terlibat langsung dalam aksi terorisme. Kedua, Dalam perspektif hukum pidana Islam, keanggotaan aktif dalam organisasi terorisme dapat dikualifikasikan sebagai jarimah al-baghy, karena merupakan perbuatan yang mengarah pada pemberontakan dan mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk jihad yang sah, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Actions (login required)

View Item