Analisis Normatif dan Fiqh Siyasah Terhadap Perbedaan Tata Cara Pengangkatan Lurah dan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia

Abdullah, Alfiyah Afidah (2026) Analisis Normatif dan Fiqh Siyasah Terhadap Perbedaan Tata Cara Pengangkatan Lurah dan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Alfiyah Afidah Abdullah_221102030029.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

Alfiyah Afidah Abdullah, 2026: Analisis Normatif dan Fiqh Siyasah Terhadap Perbedaan Tata Cara Pengangkatan Lurah dan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia.
Kata kunci: Ratio Legis, Pengangkatan Lurah, Pemilihan Kepala Desa, Fiqh Siyasah

Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal dua bentuk pemerintahan pada tingkat lokal, yaitu desa dan kelurahan, yang berada dalam satu lingkup kecamatan namun memiliki mekanisme pengisian jabatan pimpinan yang berbeda. Lurah diangkat oleh pemerintah daerah, sedangkan kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai alasan mendasar (ratio legis) yang melatarbelakangi perbedaan mekanisme tersebut serta relevansinya dalam perspektif fiqh siyasah.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana ratio legis pengaturan pengangkatan lurah dan pemilihan kepala desa dalam peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap perbedaan mekanisme tersebut?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui ratio legis pengangkatan lurah dan pemilihan kepala desa. 2) Untuk menganalisis perbedaan mekanisme tersebut dalam perspektif fiqh siyasah.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, serta pendekatan konseptual. Bahan hukum tpenelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perbedaan mekanisme pengangkatan lurah dan pemilihan kepala desa bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan merupakan konsekuensi dari perbedaan status kelembagaan antara kelurahan sebagai perangkat administratif pemerintah daerah dan desa sebagai entitas otonom yang memiliki hak asal-usul. Perbedaan tersebut melahirkan perbedaan sumber legitimasi kekuasaan, di mana lurah memperoleh legitimasi dari negara melalui mekanisme birokrasi, sedangkan kepala desa memperoleh legitimasi langsung dari masyarakat melalui pemilihan. 2) Perspektif fiqh siyasah menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa dan pengangkatan lurah sama-sama dikenal sebagai mekanisme pengisian kepemimpinan, namun kesesuaiannya tidak ditentukan oleh bentuk mekanismenya, melainkan oleh sejauh mana mekanisme tersebut mengaktualisasikan prinsip asy-syura, al-'adalah, al-maslahah, dan riqabatul ummah dalam pembentukan dan penyelenggaraan kepemimpinan.

Actions (login required)

View Item