ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL

Saadah, Naily (2026) ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Naily Saadah_221102030076.pdf Download (1MB)

Abstract

Naily Saadah, 2026: Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Kata Kunci : Anlisis Yuridis, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun antara pemilu nasional dan lokal memicu pergeseran paradigma ketatanegaraan. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan kewenangan Mahkamah yang dinilai memasuki ranah pembentukan undang-undang (legislative domain).
Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah, 1) Bagaimana ratio decidendi hakim konstitusi dalam memutus perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024?; 2) Bagaimana analisis hukum atas Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024?.
Tujuan dari Penelitian ini adalah, 1) Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024; 2) Melakukan analisis yuridis mengenai implikasi pemisahan pemilu terhadap demokrasi dan kepastian hukum di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, 1) Ratio decidendi hakim didasarkan pada fakta empiris bahwa model pemilu "lima kotak" membebani penyelenggara dan membingungkan pemilih, sehingga menurunkan kualitas kedaulatan rakyat. 2) Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan tindakan hakim konstitusi yang bertransformasi menjadi positive legislator dengan merumuskan norma teknis baru dalam putusannya. Tindakan ini dinilai sebagai judicial overreach karena mengatur detail waktu yang merupakan kewenangan eksklusif legislatif (open legal policy)

Actions (login required)

View Item