ANALISIS YURIDIS TERHADAP RANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128 / PUU-XXIII / 2025)

Berliany Salsabila, Isna (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP RANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128 / PUU-XXIII / 2025). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Isna Berliany Salsabila_221102030018.pdf Download (2MB)

Abstract

Isna Berliany Salsabila 2026: Analisis Yuridis Rangkap Jabatan Menteri Dan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyasah (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025)
Kata Kunci: Rangkap jabatan, Menteri, Mahkamah Konstitusi, Fiqh Siyasah
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya praktik rangkap jabatan Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan belum sesuai dengan prinsip Good Governance. Meskipun larangan rangkap jabatan telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, masih terdapat ketidakjelasan, khususnya terkait posisi Wakil Menteri. Ketidakpastian tersebut kemudian dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan juga berlaku bagi Wakil Menteri.
Rumusan Masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana Ratio Decidendi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 (2) bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap rangkap jabatan menteri dan wakil Menteri, dan (3) bagaimana pengaturan rangkap jabatan kedepannya.
Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis dan menjelaskan ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 (2) menganalisis dan menjelaskan pandangan fiqh siyasah terhadap rangkap jabatan menteri dan wakil Menteri (3) menganalisis pengaturan rangkap jabatan kedepannya.
Penelitian ini menggunakan teori negara hukum, teori utilitarianisme, dan teori fiqh siyasah. Menerapkan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, tersier, yang relevan dengan penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memberikan penafsiran konstitusional yang menegaskan bahwa frasa “Menteri” dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 juga mencakup wakil Menteri, sehingga larangan rangkap jabatan berlaku secara mengikat bagi Menteri dan wakil Menteri. Kedua, Perspektif fiqh siyasah, praktik rangkap jabatan dinilai bertentangan dengan prinsip Amanah, keadilan, kebebasan, persamaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, reformulasi Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan pemerintahan yang profesional dan trasnparan.

Actions (login required)

View Item