IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL DI TENGAH TANTANGAN BUDAYA ASING (KOREAN POPULAR CULTURE)

Wihandoko, Anindita Syafina (2026) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL DI TENGAH TANTANGAN BUDAYA ASING (KOREAN POPULAR CULTURE). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Anindita Syafina Wihandoko_221102030040.pdf Download (7MB)

Abstract

Anindita Syafina Wihandoko, 2026: Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Memajukan Kebudayaan Nasional di Tengah Tantangan Budaya Asing (Korean Popular Culture).
Kata kunci: Implementasi, Pemajuan Kebudayan, Kebudayaan Nasional, Korean Popular Culture (K-Pop)
Kebudayaan merupakan landasan jati diri dan identitas kolektif bangsa Indonesia yang perlu dilindungi dan dimajukan sebagai amanat konstitusi. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, budaya asing seperti Korean Popular Culture (K-Pop) berkembang pesat dan menggeser minat generasi muda terhadap budaya lokal, sehingga berpotensi mengikis identitas kebudayaan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan hadir sebagai kerangka hukum yang mengatur pemajuan kebudayaan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Kabupaten Jember Wilayah Kota dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tingkat mobilitas penduduk dan paparan budaya global yang tinggi, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember di tengah tantangan budaya K-Pop.
Fokus penelitian: 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah tantangan budaya K-Pop? 2) Apa saja kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menjaga dan memajukan budaya lokal serta solusi yang dijalankan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan?
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (socio-legal research). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.
Hasil penelitian: 1) implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dilaksanakan melalui empat pilar pemajuan kebudayaan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan) melalui festival budaya lokal, pembinaan komunitas seni, pendaftaran Warisan Budaya Takbenda (WBTb), serta digitalisasi budaya, dan telah berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan penguatan sumber daya dan inovasi; 2) kendala yang dihadapi meliputi kendala yuridis (lemahnya regulasi turunan daerah dan konflik internal komunitas budaya) dan non-yuridis (keterbatasan SDM dan anggaran, rendahnya partisipasi generasi muda, serta dominasi budaya asing), yang diatasi melalui penguatan pendaftaran WBTb, digitalisasi budaya, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat.

Actions (login required)

View Item