Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Menentukan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin Berdasarkan Pemeriksaan Administratif Di Jember

Lestari, Nur Septi Puji (2026) Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Menentukan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin Berdasarkan Pemeriksaan Administratif Di Jember. Undergraduate thesis, Syariah.

Text WM Nur Septi Puji Lestari Final-2 (1)-1.pdf Download (2MB)

Abstract

Nur Septi Puji Lestari, 2026: Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Menentukan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin Berdasarkan Pemeriksaan Administratif Di Jember
Kata Kunci: Kewenangan KUA, Pemeriksaan Administratif
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan KUA dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan, terlebih terkait dengan pemeriksaan perkawinan. Pemeriksaan perkawinan merupakan salah satu dari 3 tahapan yang harus dilalui oleh sepasang calon pengantin yang ingin melaksanakan perkawinan. Sebab dengan pemeriksaan perkawinan ini dapat diketahui atau dipastikan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satunya terkait dengan jenis kelamin pasangan pengantin, karena seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan secara substantif telah dituangkan dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam praktiknya sejauh ini KUA hanya berpatokan pada data administratif yang dibawa oleh calon pengantin yang mana data ini bisa saja dimanipulasi seperti kasus yang pernah terjadi di KUA Ajung. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat kekosongan hukum terkait kewenangan KUA yang terbatas dalam administratif-formil.
Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan kewenangan KUA dalam penentuan jenis kelamin pasangan pengantin berdasarkan pemeriksaan administratif? 2. Bagaimana model rekonstruksi kewenangan KUA yang ideal dan efektif dalam penentuan jenis kelamin calon pengantin untuk memperkuat kepastian hukum demi mencegah perkawinan sejenis?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data didapat melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada beberapa kepala KUA yang telah dipilih menjadi lokasi penelitian yaitu KUA Wuluhan, KUA Ajung dan KUA Balung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan KUA untuk saat ini memang terbatas pada pemeriksaan administratif-formil berupa KK, KTP dan Akta Kelahiran. Sehingga apabila ada keraguan fisik pada calon pengantin, petugas tidak memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi faktual. Selain itu penggunaan SIMKAH sejauh ini belum terlalu efektif karena meskipun telah terhubung dengan administrasi kependudukan namun tetap saja masih terdapat celah yang bisa digunakan oleh pelaku yang ingin memanipulasi data seperti kasus yang pernah terjadi di KUA Ajung sehingga membutuhkan model rekonstruksi yang dapat mendeteksi baik dari sidik jari ataupun sensor wajah pada aplikasi SIMKAH. Selain itu dengan diwajibkannya melampirkan hasil medis yang mencantumkan jenis kelamin Catin.

Actions (login required)

View Item