Perlindungan Hukum Hak Jurnalis Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Aviva, Siti Jamilatul (2026) Perlindungan Hukum Hak Jurnalis Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text siti jamilatul aviva_222102030076__-1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABTRRAK: Siti Jamilatul Aviva, Ahmad Faris Wijdan, 2026: Perlindungan Hukum Hak Jurnalis Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Kata Kunci: perlindungan hukum, jurnalis, hak asasi manusia, kebebasan pers

Perlindungan hukum terhadap hak-hak jurnalis adalah aspek penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, mengingat fungsi utama media sebagai alat untuk memberikan informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan pengawasan terhadap pemerintah. Konstitusi mengatur jaminan ini dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan hak untuk mencari dan memastikan informasi, dan diperkuat oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, terutama dalam Pasal 4 yang menjamin kebebasan pers dan Pasal 8 yang menekankan adanya perlindungan hukum bagi jurnalis saat mereka menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktiknya, masih sering dijumpai berbagai pelanggaran serius seperti ancaman, kekerasan, kriminalisasi, serta berbagai kendala dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Fokus penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak yang dimiliki jurnalis dalam sistem hukum Indonesia? dan (2) bagaimana kelemahan pengaturan perlindungan hukum ditinjau dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia?
Tujuan utama dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengkaji aturan mengenai perlindungan hukum hak yang dimiliki jurnalis dalam sistem hukum di Indonesia, dan (2) untuk menganalisis kekurangan dari pengaturan perlindungan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan perlindungan hukum hak-hak jurnalis serta menganalisis kekurangan dalam pengaturannya melalui sudut pandang HAM.
Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik interpretasi serta evaluasi normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak jurnalis secara normatif telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan jaminan terhadap kebebasan pers dan perlindungan hukum bagi jurnalis. Namun, pengaturan tersebut masih memiliki kelemahan apabila ditinjau dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yaitu prinsip universalitas dan non-diskriminasi, prinsip legalitas, prinsip proporsionalitas, prinsip perlindungan negara (state obligation), serta prinsip akses informasi dan demokrasi. Kelemahan tersebut ditunjukkan dengan masih adanya intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Actions (login required)

View Item