Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Perspektif Mashlahah Mursalah

Hotimah, Anik Husnul (2026) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Perspektif Mashlahah Mursalah. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi_Anik Husnul Hotimah_S20191136_HK.pdf Download (2MB)

Abstract

Anik Husnul Hotimah, 2026. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Perspektif Mashlahah Mursalah.
Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Mashlahah Mursalah, Revitalisasi KUA
Pernikahan yang sah secara agama dan negara adalah pernikahan yang tercatat oleh pegawai pencatan nikah. Untuk mendaftarkan nikah perlu menyiapkan berkas persyaratan yang dibutuhkan dan membayar biaya administrasi yang diberikan oleh pihak KUA ke bank terdekat. Sebagaimana pada PP No 59 Tahun 2018 Tentang PNJB tarif biaya nikah dan rujuk di kantor nol rupiah dan luar kantor KUA sebesar Rp. 600.000. Dengan kebijakan ini mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat untuk mencegah pungutan liar, memberikan keadilan dan kemudahan akses bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan pencatatan pernikahan resmi. Revitalisasi KUA merupakan bagian upaya kemenag untuk menjadikan KUA sebagai pusat layanan yang lebih modern dan prima untuk layanan masyarakat.
Fokus dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi KUA Kecamatan Tanggul? 2) Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Revitalisasi KUA Kecamatan Tanggul dalam perspektif Mashlahah Mursalah. Tujuan penelitian ini: 1) untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Revitalisasi KUA Kecamatan Tanggul. 2) mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Revitalisasi KUA Kecamatan Tanggul dalam perspektif Mashlahah Mursalah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Data yang digunakan adalah data primer dari wawancara dengan Kepala, Penghulu, Administrasi KUA Tanggul dan pengantin dan calon pengantin yang sudah dan akan melaksanakan pernikahan. Data sekunder diperoleh dari beberapa artikel, jurnal serta karya ilmiah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Revitalisasi KUA Kecamatan Tanggul berjalan dengan baik dan sesuai dengan permintaan calon pengantin untuk melaksanakan nikah di KUA RP. 0 dan luar KUA Rp. 600.000. Revitalisasi KUA Kecamatan Tanggul mempunyai digitalisasi yang dibangun khusus yakni SAHABAT, SIMKAH yang di keluarkan langsung oleh Kemenag RI. Dan untuk kendala sosial dalam penerapan PP No 59 Tahun 2018 tidak ada kendala tertentu yang berkaitan dengan nominal, melainkan kendala sosial yang terjadi banyak masyarakat yang daftar nikah masih menggunakan jasa seperti mudin dan perangkat lainnya. 2) Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018 pada dasarnya masih sejalan dengan hukum islam khususnya Mashlahah Mursalah (kemashlahatan umum), aturan ini dibuat untuk mewujudkan transparansi dan terhindar dari gratifikasi, karena biaya tersebut sebegai biaya administrasi negara atau biaya operasional, bukan pembayaran atas akad nikah itu sendiri.

Actions (login required)

View Item