PEMBATASAN HAK MENGUNDURKAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)

Firmansyah, Gia Anugerah (2026) PEMBATASAN HAK MENGUNDURKAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Gia Anugerah Firmansyah_222102030018.pdf Download (2MB)

Abstract

Gia Anugerah Firmansyah, 2026: Pembatasan Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih Dalam Demokrasi Konstitusional (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024).

Kata Kunci: Hak Politik, Demokrasi Konstitusional, Ratio Decidendi, Prinsip Keadilan.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena pengunduran diri sejumlah calon legislatif terpilih pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelum pelantikan untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan ruang bagi calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri tanpa batasan yang jelas. Kondisi tersebut dalam praktiknya dimanfaatkan sebagai strategi politik pragmatis yang berpotensi mereduksi makna mandat elektoral, mengabaikan kedaulatan rakyat, serta melemahkan integritas sistem demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 memberikan batasan konstitusional terhadap hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih sebagai upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap mandat rakyat.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan hak politik calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2) Bagaimana Ratio Decidendi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dalam mewujudkan prinsip keadilan terhadap pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih; dan 3) Bagaimana analisis konstitusionalitas pembatasan hak mengundurkan diri ditinjau dari prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis kedudukan hak politik calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2) Untuk menganalisis Ratio Decidendi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dalam mewujudkan prinsip keadilan terhadap pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih; dan 3) Untuk menganalisis konstitusionalitas pembatasan hak mengundurkan diri ditinjau dari prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) hak politik calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri bukan merupakan hak yang bersifat absolut, melainkan hak konstitusional yang pelaksanaannya dapat dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada penugasan negara untuk menduduki jabatan yang diperoleh melalui mekanisme pengangkatan, bukan melalui pemilihan umum. 3) pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih merupakan pembatasan yang konstitusional karena bertujuan menjaga kedaulatan rakyat, memperkuat integritas sistem demokrasi perwakilan, serta mewujudkan demokrasi konstitusional yang menempatkan mandat rakyat sebagai amanah yang harus dihormati.

Actions (login required)

View Item