PENGATURAN TERHADAP RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI SEBAGAI KOMISARIS BUMN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025

Putra Dermawan, Avid Maha (2026) PENGATURAN TERHADAP RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI SEBAGAI KOMISARIS BUMN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Avid Maha Putra Dermawan _224102030026.pdf Download (2MB)

Abstract

Avid Maha Putra Dermawan, 2026. Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Komisaris BUMN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.
Kata Kunci: Pengaturan, Rangkap Jabatan, Komisaris.

Penelitian ini muncul dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menghadirkan norma baru dalam tata hukum kenegaraan dengan melarang praktik perangkapan jabatan Wakil Menteri selaku Dewan Komisaris BUMN. Fenomena ini memunculkan problematika yuridis karena realitas pasca putusan justru menunjukkan pengabaian terhadap norma konstitusional tersebut, sebagaimana termanifestasi dalam pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kebijakan mempertahankan jabatan ini berpotensi merusak tatanan administrasi negara karena dinilai melanggar asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meruntuhkan integritas tata kelola korporasi pada badan usaha milik negara.
Rumusan masalah ini meliputi: (1) Bagaimana pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)? (2) Bagaimana konsekuensi yuridis perangkapan jabatan tersebut terhadap pemenuhan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam kerangka Good Corporate Governance (GCG)?
Tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mengkaji dan mengevaluasi pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN pasca putusan tersebut berdasarkan standar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan (2) Untuk menganalisis secara fundamental konsekuensi yuridis perangkapan jabatan tersebut terhadap degradasi prinsip independensi dan akuntabilitas pada tata kelola korporasi atau Good Corporate Governance (GCG).
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta menggunakan bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri pasca putusan terbukti belum memenuhi standar AUPB secara komprehensif, karena ketiadaan sanksi konkret menciptakan ketidakpastian hukum, memanifestasikan pelampauan wewenang atau excès de pouvoir dalam dimensi ratione materiae, serta menghadirkan konflik kepentingan permanen yang melanggar asas ketidakberpihakan. (2) Perangkapan jabatan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang mendegradasi integritas GCG secara fundamental, ditandai dengan hilangnya kemandirian struktural, munculnya konflik kepentingan tak terdamaikan atau irreconcilable conflict of interest, serta ambiguitas jalur pertanggungjawaban internal. Tinjauan menggunakan Teori Keadilan John Rawls menggugurkan seluruh justifikasi praktik ini karena terbukti mencederai kebebasan dasar yang setara atau equal liberty principle, menutup akses rekrutmen profesional secara adil atau equal opportunity principle, dan memusatkan kekuasaan istimewa tanpa kemanfaatan bagi masyarakat luas atau difference principle.

Actions (login required)

View Item